Perihal RUU Cipta Kerja, BW Belum Ingin Berikan Komentar Lebih Jauh
Pewarta : Risma

By Annas 05 Okt 2020, 15:24:11 WIB DPRD
  Perihal RUU Cipta Kerja, BW  Belum Ingin Berikan Komentar Lebih Jauh

Keterangan Gambar : anggota Komisi I Bakhtiar wakkang (foto: Risma)


NEWS BONTANG. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR RI, pada Senin 05 Oktober 2020. 

Hanya saja, dengan diresmikan pengesahan RUU tersebut, terdapat pro dan kontra yang terjadi. Sehingga menjadi viral di berbagai media sosial, lantaran dalam RUU Cipta Kerja dinilai merugikan masyarakat terlebih bagi para buruh. 

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi l DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang menyebut, dirinya tidak ingin mengomentari terlalu jauh terkait RUU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI ini. Sebab, Ia belum sepenuhnya membaca isi draf RUU Cipta Kerja secara detail.

Baca Lainnya :

"Saya juga belum bisa bicara terkait itu, namun saya membaca poin-poin, kalau tidak salah ada 14 poin 15 poin, salah satunya terkait masalah PHK tanpa pesangon," ucapnya, saat ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) di gedung Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (06/10) siang.

BW sapaannya, menuturkan belum melihat secara langsung isi dari draf tersebut, namun masih melihat poin poin yang ada, Ia sebut memang merugikan para serikat pekerja. Namun kata BW, Omnibus Law terintegrasi dengan aturan-aturan lain.

"Kalau melihat dengan sekarang itu memang merugikan mereka. Akan tetapi, omnibus law ini kan terintegrasi dengan aturan-aturan yang lain. Kita belum melihat, belum membaca aturan lain itu." tuturnya. 

Menurutnya, dari sisi keadilan tersebut mampu mencakup serikat pekerja. 

"Saya hanya melihatnya dari sisi ketenagakerjaannya saja. Jadi kalau dari sisi ketenagakerjaannya itu memang ada sesuatu disitu yang perlu sebenarnya disosialisasi ke masyarakat," tegasnya. 

Ia menambahkan, serikat pekerja termasuk dalam lembaga besar yang andil dalam menyerap aspirasi DPR, sehingga diperlukan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. 

"Dari sisi regulasi, bahwa ada beberapa yang terintegrasi satu dengan yang lain dan saya perlu mempelajari sebelum memberi statemen lebih jauh," ungkapnya. 

Hanya saja, dari pandangan BW ini mayoritas pekerja merasa dirugikan dengan disahkannya RUU cipta Kerja ini.

"Didaerah lain mulai membuat petisi. Terutama wilayah Bontang yang merupakan wilayah industri, saya khawatir lembaga DPRD ini nantinya justru dijadikan wadah menyampaikan aspirasi tersebut," tandasnya.#ADV




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment