NEWS BONTANG – Pemerintah Kota Bontang resmi melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama instansi pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan swasta se-Kota Bontang yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Senin (10/2) Pagi.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari pencanangan Bontang sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Kita akan bangun Mal Pelayanan Publik, diharapkan dengan ini pengurusan perizinan jadi lebih mudah,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• 24 Kepala Sekolah Ikut Pelatihan Tanoto Foundation0
• Bontang Segera Miliki Kantor Imigrasi Sendiri0
• CATAT! 13 Maret Kominfo Gelar Festival Smart City0
• Hadiri Genrevolution, Neni: GENRE Upaya Tekan Pernikahan Dini0
• Pantau Kegiatan Posyandu, Neni Tekankan Pentingnya Imunisasi0

Kata dia, nantinya Mal Pelayanan Publik akan dibangun di belakang Kantor Pengadilan Agama (PA) Bontang. Dan posisinya berhadapan langsung dengan bangunan yang akan difungsikan sebagai Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Bontang.

Kata dia, di lahan tersebut, terdapat tanah pemerintah seluas 2 hektar, di depannya sudah terdapat bangunan untuk kantor P2TP2A. Namun peruntukkannya tak jadi untuk Kantor P2TP2A dan ditawarkan kepada Keimigrasian untuk menjadi Unit Kerja Kantor Keimigrasian.

“Semua akan terintegrasi dalam satu kawasan, sehingga akan memudahkan akses,” tuturnya.

Diharapkan dengan penandatanganan ini seluruh instansi berada dalam satu kesepahaman untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Nantinya seluruh pelayanan publik akan dipusatkan di satu tempat. (*/Yud/NB).