- Realisasi Capai Ro 878 Miliar, Bukti Investasi di Bontang Tumbuh Positif
- IKM DPMPTSP Bontang Capai 87, Teknologi dan Inovasi Jadi Fokus Utama
- DPMPTSP Bontang Imbau Masyarakat Hindari Calo dalam Pengurusan LKPM
- DPMPTSP Gencar Sosialisasi LKPM untuk Dukung Iklim Usaha di Bontang
- DPMPTSP Bontang Prioritaskan Perbaikan Sistem Digital untuk Pelayanan Optimal
- Dorong Transparansi, DPMPTSP Bontang Optimalkan Pelaporan LKPM Online
- DPMPTSP Bontang Dorong Pemetaan Lahan untuk Tingkatkan Investasi
- Raih Predikat Sangat Baik, DPMPTSP Bontang Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
- Kemudahan Baru: Pengajuan SKP Penelitian di Bontang Bisa Lewat Digital
- Urus NIB Kini Lebih Mudah di Bontang, Cukup Siapkan KTP dan Nomor HP
Banyak Persoalan, Agus Haris Sebut Pengawasan Aktivitas PT LBB Lemah
redaksi

Keterangan Gambar : Agus Haris Wakil Ketua DPRD Kota Bontang
NEWS BONTANG - Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris turut mengomentari persoalan yang terjadi di PT Laut Bontang Bersinar (LBB).
Menurut Agus Haris, lemahnya pengawasan komisaris menjadi berdampak pada keterlambatan pemenuhan hak para karyawan LBB. Apalagi keterlambatan pembayaran gaji para karyawan ini bukan kali pertama terjadi.
"Komisaris lemah dalam mengawasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT LBB. Jadi makin banyak persoalan," ujarnya, Rabu (30/8/2023).
Baca Lainnya :
- Agus Haris Minta Pemkot Bontang Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur dan Fasilitas Pariwisata 0
- Malahing Raih Juara 3 ADWI 2023, Ini Pesan Agus Haris0
- Syarat Pengurusan PBG Sulit, Dewan Minta Pemkot Cari Solusi 0
- DPRD Bontang Raih Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra. Andi Faiz : Ini Kali Kedua0
- Andi Faiz Soroti Soal Gaji Karyawan PT.LBB Kembali Nunggak0
AH sapaan akrabnya ini pun meminta agar komisaris tegas dalam mengambil sikap dan pengawasan aktivitas kerja PT LBB agar lebih maksimal.
"Pengawasan yang paling utama itu bukan dari kepala daerah atau Direktur Perumda AUJ yang merupakan induk PT LBB. Tapi pengawasan dari komisaris," timpalnya.
Lanjut, menurut Politikus Partai Gerindra ini menilai besarnya beban operasional PT.LBB ketimbang keuntungan yang diperoleh menjadi penyebab perusahaan tidak mampu membayar gaji 23 karyawannya.
"Padahal kalau pelabuhan itu dikelola dengan baik. Untungnya sangat besar. Maka ini fungsi kami (DPRD) mengawasi kinerja perusahaan daerah (PT.LBB). Kalau tidak dikontrol dengan baik bagiamana hasilnya bisa maksimal, malah rugi terus," tandasnya.
Diketahui, sebelumnya PT LBB kembali menunggak gaji karyawannya. Sebanyak 23 karyawan PT.LBB mengeluhkan molornya pembayaran gaji di bulan Agustus ini.
Salah seorang pekerja yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa tunggakan itu bukan hanya gaji tetapi juga BPJS Ketenagakerjaan sejak Juli 2023.
"Seharusnya setiap tanggal 26 kita sudah gajian. Juli kemarin saja dipanjar dua kali," ujarnya belum lama ini.(ADV)