NEWS BONTANG – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang, Sigit Alfian menyatakan 4-6 Maret lalu pihaknya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pengelolaan PAD Regional I yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bapenda Semarang di Kota Semarang.

Terangnya, tema yang diusung yakni Pembinaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Evaluasi Pendapatan Daerah. Diikuti 300 peserta dari seluruh Bapenda se-Indonesia.

"Jadi, memang sekarang ini Pemerintah  Pusat lagi konsentrasi ke semua daerah untuk menuju pengendalian daerah. Mereka mendorong daerah supaya lebih aktif untuk menagih potensi pajak yang ada di daerah masing-masing,” ujarnya kepada awak media ini, Senin (9/3/2020) Pagi.

Baca Lainnya :

• Proyek Kilang Terancam Dipindah, DPRD Panggil OPD Terkait0
• Bontang Menuju Kota Informatif 20200
• Tingkatkan Kesadaran Hukum, Disdikbud dan Kejari Gelar JMS0
• DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Wali Kota0
• 9 Peserta Unjuk Kebolehan di Bontang Application Competition 20200

Jelasnya, sekarang pihak aparat hukum pun ikut turun memantau langsung sejauh mana kinerja daerah termasuk dari Korp Supgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan dari daerah masing-masing.

Maka dari itu, sistem yang disarankan yaitu menggunakan Cash Register Online. Semuanya sudah menggunakan Information Technology (IT) atau Teknologi Informasi. Jadi, tidak boleh lagi menggunakan manual apalagi mengambil cash di Wajib Pajak (WP) itu tidak diperbolehkan.

Dikatakannya, pihaknya bukan semata-mata mengejar target pendapatan. Akan tetapi memang dari peraturan Pemerintah Pusat. Olah karenaya digelar Rakor guna mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. (*/Mira/NB).