Bawaslu Bontang Imbau Masarakat Tolak Politik Uang
Pewarta : Risma

By Annas 05 Des 2020, 11:19:02 WIB PEMKOT
Bawaslu Bontang Imbau Masarakat Tolak Politik Uang

Keterangan Gambar : Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Bontang, Aldy Atrian (Foto/Risma)


NEWS BONTANG- Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Bontang, Aldy Atrian menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bontang agar menolak money politic (politik uang), jelang pencoblosan pada 9 Desember 2020 mendatang.

 

Dirinya pun mengapresiasi kelompok masyarakat maupun individu yang telah mendeklarasikan diri menolak praktik politik uang, guna mensukseskan jalanya pilkada di Bontang.

Baca Lainnya :

 

Tak hanya peran penyelenggara maupun pemerintah yang sangat diharpakan. Namun, masyarakat sangatlah mempunyai peran penting. Terlebih, masyarakat memiliki sumbangsih yang tinggi untuk ikut berpartisipasi memberikan suara.

 

Untuk itu dirinya mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi jalannya pilkada Bontang 2020. Mengingat peran ini dirasa sangat penting guna membantu peran Bawaslu.

 

Aldy menjelaskan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, setiap individu diwajibkan mengawasi jalannya pilkada sebagai pengawas partisipatif.

 

“Termuat dalam UU Pilkada, setiap warga negara diwajibkan untuk ikut mengawasi jalannya pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya saat ditemui awak media, di Kantor Bawaslu, Jumat (04/12) siang.

 

Menurutnya, peran pengawas partisipatif lebih kepada pencegahan hal yang tidak seharusnya terjadi. Seperti halnya, melakukan sosialisasi, imbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait sebab atau akibat pelanggaran pilkada, salah satunya money politic.

 

Kendati demikian, pihaknya sangatlah berharap, kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap melakukan gerakan bersama untuk tolak politik uang. Hal ini diharapkan, bisa menjadi gerakan moral ataupun sosial, dengan menekan politik uang.

 

Tentu, Ia bersama rekan Bawaslu lainnya meminta dan mengimbau kepada masyarakat Bontang, untuk bertindak selayaknya sebagai informan. Terlebih, untuk penindakan yang dilakukan oleh pengawas partisipatif tersebut tidak dibenarkan. Lantaran, hal tersebut akan membuat kekhawatiran jika terjadi penindakan dan membuat situasi tidak kondusif.

“Tidak perlu masyarakat ambil tindakan. Karena sudah ada panitia pengawas Kecamatan serta pengawas di tiap TPS. Untuk masyarakat yang mendapatkan info jika ada pelanggaran, bisa menghubungi pengawas setempat, atau bisa langsung melapor kepada  pihak kami (Bawaslu),” pungkasnya.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment