NEWSBONTANG.COM - Anggota DPRD Bontang Bachtiar Wakkang menyorot pelaksanaan job fair atau penjaringan lowongan kerja yang masih menggunakan pola konvensional.

Dikatakan konvensional, karena para pencari kerja masih mendatangi lokasi yang telah ditentukan, untuk mencari dan menyerahkan persyaratan ke perusahaan yang dituju.

Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang seharusnya melakukan digitalisasi sistem penerimaan kerja. Bahkan seharusnya sudah mulai berinovasi saat situasi pandemi Covid-19 telah mengubah cara berkomunikasi.

Baca Lainnya :

• Kasus AR ASN yang Ditangkap Gegara Sabu, Diberi Maaf oleh Atasan0
• Oknum ASN Ditangkap Polisi Bawa Sabu 0,37 Gram0
• Basri Rase Belum Terima Hasil Kajian Soal Izin Operasi Truk Kontainer0
• Tiga Rumah Sakit Swasta di Bontang Buka Lowongan Profesi Perawat0
• Evaluasi Vaksinasi Covid-19 : Puluhan Ribu Warga Bontang Belum Vaksin0

BW begitu politisi Nasdem ini disapa, mencontohkan Surabaya dan Balikpapan yang telah menyediakan informasi pelatihan dan lowongan pekerjaan berbasis online bagi pencari kerja. 

"Semua seharusnya sistem sudah bisa berbasis online. Tapi ini kan belum ada sama sekali. masih pakai pola lama," katanya, pada Kamis (10/2/2022).

BW menjelaskan, dengan adanya digitalisasi sistem. Setiap stakeholder dapat memberikan informasi secara real time, seputar ketersediaan peluang kerja. 

Maka pemanfaatan teknologi dalam sistem penerimaan kerja dinilai dapat mengurangi kerumunan, karena pencari kerja tak perlu lagi mengantri pada bilik-bilik perusahaan penyedia lapangan kerja.

Bahkan, program WiFi gratis Pemkot Bontang dapat dimanfaatkan untuk hal positif, seperti  pencari kerja mengakses informasi lowongan.

"Saya yakin 80 sampai 90 persen, di usia kerja saat ini sudah memahami menggunakan teknologi. jadi tidak usah takut sistem itu tak berguna," imbuhnya.

Dalam sistem itu, nantinya dapat mendata para pencaker yang membutuhkan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Data itu dapat pula digunakan kedepannya, untuk memastikan tenaga kerja yang dipersiapkan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

“Kalau pemerintah bisa menggagas MoU (memorandum of understanding) dengan penyelenggara IKN, bisa permudah tenaga kerja loka dapat pekerjaan. Bisa juga buat peluang nambah PAD,” bebernya. 

Sementara, Kepala Disnaker Bontang Abdu Safa Muha menjelaskan, perencanaan digitalisasi sistem informasi lowongan pekerjaan tengah diupayakan oleh tim di Disnaker Bontang.

Nantinya, segala informasi mengenai lowongan pekerjaan, data pekerjaan, dan pelatihan akan terintegrasi dalam satu aplikasi.

Namun, mengajukan aplikasi ini harus mendapat izin terlebih dahulu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang.

"Saya setuju apa yang diminta oleh dewan. Hal ini membangun kami lebih baik untuk melayani masyarakat. Kami terus upayakan digitalisasi pelayanan ini," terangnya.

Dalam perencanaan aplikasi ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 200 juta. Maka, Safa pun meminta para anggota Legislatif bisa mengawal anggaran tersebut untuk digitalisasi informasi seputar pekerjaan.

"Kalau di Surabaya dan Gresik sudah lama berbasis online. Kalau di Bontang, kami terbatas dengan anggaran," tandasnya.

Ihwal kritik yang dilayangkan kepadanya, Safa mengaku event job fair ini merupakan program dari Disnakertrans Kaltim. Sehingga pihaknya hanya menjalankan program saja.

"Kami hanya memfasilitasi saja," tandasnya.

(Ryn/NB)