NEWSBONTANG.COM – Anggota DPRD Bontang, Abdul Samad, mendorong Pemkot Bontang untuk segera menerbitkan aturan khusus terkait kebijakan untuk pedagang di sekitar pasar Tamrin. Agar masalah yang berlarut antara pedagang pinggir jalan dan dalam gedung segera terselesaikan.

Bentuknya, menurut Samad sapaannya, dapat berupa surat edaran ataupun sekalian dibuatkan perwali.

Baca Lainnya :

• Dispopar Bontang Turut Dukung Waduk Kanaan Jadi Objek Wisata0
• Demi PAD, BW Usul Waduk Kanaan Dijadikan Objek Wisata Bontang0
• UPT Pasar Tamrin Ultimatum Pedagang, 3 Bulan Tak Tempati Kios Akan di Tarik Hak-nya0
• Bapenda Bontang Dukung Rencana Revisi Perda Larangan Iklan Rokok0
• Pelapak Pasar Tamrin Sepi Pembeli, Pedagang Keluhkan Keberadaan Penjual Pinggir Jalan0

Belum lama ini, UPT Pasar Tamrin dibikin panik dengan semakin banyaknya kios pedagang yang kosong selama beberapa bulan ke belakang.

Pedagang yang sebelumnya ramai mengisi kios di pasar Tamrin, kini sisanya tak sampai 40 persen dari total kios yang tersedia di pasar tersebut.

Alasan yang dikemukakan beragam. Mulai pandemi Covid-19, hingga keberadaan pedagang pinggir jalan membuat penyewa merasa merugi.

"Ketegasan Wali Kota Bontang Basri Rase membuat surat edaran bahkan perwali, dapat membuat masalah ini terselesaikan,” kata Samad sapaannya, saat dihubungi media ini melalui sambungan telepon selelur, Jumat (28/2/2021).

Dengan landasan hukum yang jelas, regu penegak perda atau Satpol PP, dapat dengan mudah melakukan penertiban bagi penjual di sepanjang Jalan KS. Tubun, Bontang Utara.

Pasalnya, keberadaan pedagang diduga menjadi penyebab kemacetan, dengan parkiran kendaraan pembeli yang memakan pinggiran jalan. Karena tidak tersedianya lahan parkir khusus di luar pasar Tamrin.

"Aturan itu mempermudah kerja Satpol PP yang mempunyai kewenangan menertibkan lapak pedagang, disekitar area pasar," lanjutnya.

Dengan tindakan tegas dari Wali Kota, menurutnya dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di pasar Tamrin. Pun perlu juga diberlakukan untuk seluruh pasar yang ada di Bontang.

"Ini demi kebaikan bersama, yang jelas semua harus diajak komunikasi agar tidak ada kesalahan informasi jika dikeluarkan kebijakan pemerintah itu," terangnya. (Ryn/NB/Adv)