NEWSBONTANG.COM - Dalam rapat kerja Komisi I DPRD Bontang, dewan membongkar data statistik yang menunjukkan angka pengangguran di Bontang mencapai 8.935 orang (data BPS 2021).

Angka itu bila dipresentasikan mencapai 9,92 persen. Menjadikan Bontang sebagai Kota Madya yang memiliki pengangguran tertinggi di Kaltim.

Baca Lainnya :

• Tiga Parpol Bontang Ini Tatap Pemilu dan Pilkada, Najirah Bakal Diusung PDIP Lagi?0
• Dua Kelurahan di Bontang Kembali Zona Merah Covid-190
• Polisi Tangkap Sindikat Jaringan Narkoba, Diduga Libatkan Napi di Lapas Tenggarong0
• Karang Taruna dan KKN Unmul Gelar Lok Tuan Childrens Festival0
• Sampel Ledakan Pabrik Kaltim V PT Pupuk Kaltim Mulai Diteliti0

Kondisi itu, kata Anggota Komisi I DPRD Bontang Maming, memecut semangat Disnaker Bontang untuk segera menciptakan solusi mengurangi pengangguran di kota industri ini.

Dari program yang dilakukan Disnaker Bontang, rupanya belum sanggup menurunkan angka pengangguran terbuka yang hampir menyentuh 10 persen itu.

"Disnaker gak jelas ini, dalam program menyelesaikan masalah pengangguran di Bontang," kata Maming dalam rapat pada Selasa (2/8/2022) kemarin.

Ia menilai, program pelatihan yang dilakukan oleh Disnaker tidak dibarengi dengan informasi peluang kerja dari perusahaan baik di Bontang maupun dari kerjasama dengan luar negeri.

"Pelatihan cuman ingin mencari sertifikat, sementara peluang kerjanya minim," ujarnya.

Dari rapat evaluasi serapan anggaran Disnaker, sebesar Rp 8,7 miliar atau 41,98 persen seharusnya bisa digunakan lebih agresif untuk membuka lebih banyak peluang kerja melalui program pelatihan kerja yang dilakukan.

Selain itu, geliat pegawai di dalam internal mestinya lebih giat dalam membuka kerjasama tenaga kerja dengan perusahaan yang ada di Bontang. Meski belum bisa menyajikan dalam angka ihwal penerimaan kerja, tetapi masih sering saja didapati tenaga luar Bontang dijadikan tenaga kerja aktif oleh perusahaan. 

"Ini anteng saja kegiatan, buatlah terobosan kegiatan yang lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah pengangguran di Bontang," pintanya.

Menambahkan kritik Maming, Anggota Komisi I Rusli, menyatakan jangan lagi program yang lebih giat dilakukan itu seperti pelatihan menjahit sepatu. 

Karena dari pemerintah juga belum mendapatkan solusi paten untuk menyiapkan bahan baku yang diolah oleh SDM yang sudah mengikuti pelatihan.

"Model seperti itu sulit diterapkan di daerah kita, karena tak sesuai dengan karakteristik daerah Bontang," ujarnya.

Menjawab hal itu, Sekretaris Disnaker Bontang Marthen Minggu, mengatakan banyak program yang telah disusun oleh Disnaker namun belum dapat berjalan maksimal karena terkendala anggaran yang minim.

"Tanggungjawab kami memang. Tapi kami terkendala oleh anggaran," kata Marthen.

Ihwal pelatihan pengrajin sepatu lokal, kata dia, hal itu dilakukan dalam kepentingan mensukseskan program pemerintah yakni perlengkapan sekolah gratis.

"Terkait penjahit sepatu, karena untuk memantapkan program sepatu gratis dari pemerintah," ujar dia.

Marthen menyatakan dalam pengentasan pengangguran di Bontang, saat ini BLK yang dikelola oleh Disnaker Kaltim sudah mulai aktif kembali. Sehingga dijadikan kesempatan untuk melatih pengangguran di Bontang agar memiliki hard skill yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

"BLK itu sudah aktif, jadi sudah bisa dipakai lagi atas hasil kerjasama dengan Pemprov Kaltim," kata dia. (Slz/NB)

Yuk! Join ke kanal telegram newsbontang.com untuk mendapatkan informasi terbaru. Caranya tekan link: Telegram NB Buddy Update, kemudian pilih join. Pastikan di gawaimu sudah install telegram