NEWSBONTANG.COM - Bangunan permanen untuk fasilitas umum Mall Pelayanan Publik (MPP) akan dibangun di Jalan Kapten Piere Tendean, Bontang Kuala, Bontang Utara.

Pembangunan itu akan dilakukan tepat di lahan kantor milik Dinas Pemadam dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang.

Disdamkartan Bontang sendiri memiliki lahan seluas 9.900 meter persegi. Berdampingan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang.

Baca Lainnya :

• Sindiran Isran Noor ke Tukang Protes Keputusan IKN0
• Irwan Fecho Panggil 10 Ketua DPC PD Konsolidasi Internal, HKS : Kami Siap Kembali Bersinergi0
• Modus Himpitan Ekonomi, Residivis Diamankan Polisi Gegara Jualan Sabu0
• Pemkot akan Benahi Trotoar di Pusat Kota agar Ramah Disabilitas dan Pejalan Kaki0
• Mendagri Tito Karnavian Sebut Belajar Daring Hambat Kecerdasan Anak0

Sementara, pembangunan MPP sendiri akan memakan lahan seluas 4944 meter persegi. Dengan bangunan setinggi empat lantai.

Baca Juga : Sempat Batal Dua Kali, Gedung MPP Bakal Dibangun Tahun Depan

Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan sebesar Rp 17 miliar dari APBD Bontang.

“Rencananya akan mulai berjalan 2022 ini,” kata Kabid Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bapelitbang Bontang Noni Agetha, saat ditemui di lokasi rencana pembangunan, Senin (24/1/2021).

Pemerintah juga tengah menyusun strategi pembangunan, demi mempertimbangkan keberlangsungan pekerjaan dinas yang ada di kawasan rencana pembangunan MPP.

"Strategi pembangunannya sedang kami susun agar pekerjaan Disdamkartan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang tak terganggu dan tetap melayani masyarakat secara optimal," terangnya.

Baca Juga : 20 Instansi Teken MPP, Bontang Bangun Mal Pelayanan Publik

Sementara itu di lokasi yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik, menuturkan jika memang pemerintah memilih lokasi itu, maka seharusnya mencarikan lokasi alternatif sebelum melakukan pembongkaran. 

Pasalnya kantor Disdamkartan Bontang ini menjadi penting, jika membahas soal siaga bencana di dalam Kota Bontang. 

"Idealnya dibangunkan kantor Disdamkartan Bontang terlebih dahulu, jangan sampai kantor Disdamkartan dibongkar namun belum ada kantor penggantinya," ucap Malik.

Politisi PKS ini mengaku belum dapat menyimpulkan banyak hal dari hasil tinjauan lapangannya. Oleh karenanya, Ia bersama anggota komisi III lainnya akan kembali memanggil Sekda Bontang dan OPD terkait untuk membahas ini.

Pemanggilan itu dimaksudkan juga agar dalam proses pengerjaan pembangunan gedung MPP ini akan lebih efektif dan efisien dari sisi penggunaan anggaran daerah.

"Kami akan jadwalkan dalam rapat dengar pendapat pada februari mendatang," tandasnya. 

(Ryn/NB)