- Realisasi Capai Ro 878 Miliar, Bukti Investasi di Bontang Tumbuh Positif
- IKM DPMPTSP Bontang Capai 87, Teknologi dan Inovasi Jadi Fokus Utama
- DPMPTSP Bontang Imbau Masyarakat Hindari Calo dalam Pengurusan LKPM
- DPMPTSP Gencar Sosialisasi LKPM untuk Dukung Iklim Usaha di Bontang
- DPMPTSP Bontang Prioritaskan Perbaikan Sistem Digital untuk Pelayanan Optimal
- Dorong Transparansi, DPMPTSP Bontang Optimalkan Pelaporan LKPM Online
- DPMPTSP Bontang Dorong Pemetaan Lahan untuk Tingkatkan Investasi
- Raih Predikat Sangat Baik, DPMPTSP Bontang Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
- Kemudahan Baru: Pengajuan SKP Penelitian di Bontang Bisa Lewat Digital
- Urus NIB Kini Lebih Mudah di Bontang, Cukup Siapkan KTP dan Nomor HP
Mensos Butuh 11 Triliun Buat Bansos
Keterangan Gambar : Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Doc. Int)
NEWSBONTANG.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 11 triliun di tahun 2022. Anggaran tersebut digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, total usulan anggaran sebesar Rp 11.002.589.150.000 (Rp 11 triliun). Anggaran tersebut digunakan untuk bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) anak yatim tahun 2022, perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam, serta program keluarga harapan (PKH).
Risma mengatakan, usulan anggaran untuk bantuan Atasi anak yatim piatu sebesar Rp 9.656.692.800.000 (Rp 9,65 triliun). Sasaran Atensi anak yatim piatu yakni 4.023.622 anak. Baik untuk anak yang belum sekolah dan anak yang sudah sekolah. Setiap anak nantinya akan mendapatkan Rp 200.000 per bulan selama 12 bulan.
Baca Lainnya :
- Siswi SMK Dicekoki Miras oleh Pacar, Sempat Dirawat di Puskesmas Sebelum Meninggal Dunia0
- Emak-emak Kena Gendam, Pelaku Sempat Jual Emas Milik Korban0
- Hati-hati Lewat Jalan MH Thamrin! Puluhan Personel PM Siap Berbagi Takjil0
- Perbaikan Jalan di RT 07 Berbas Pantai Tak Masuk Prioritas Pemerintah0
- ETLE Rudal Urung Berfungsi Padahal Sudah Telan APBD Rp 200 Juta0
“Ini yang akan kami usulkan ke Kementerian Keuangan,” ujar Risma pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.
Kedua, usulan anggaran untuk perlindungan sosial korban bencana alam sebesar Rp 350.496.500.000 (Rp 350,49 miliar). Risma menyebut buffer stok bantuan korban bencana alam dirasa kurang cukup sehingga pihaknya mengusulkan tambahan anggaran.
Perlindungan sosial korban bencana alam ini nantinya dapat berupa bantuan makanan, bantuan kedaruratan (lingkungan pengungsian), bantuan keperluan keluarga, dan bantuan kendaraan evakuasi bencana dan peralatan evakuasi.
“Buffer stok kami sangat terbatas, kemarin anggaran yang murni kalau dihitung hanya sekitar tidak sampai Rp 10 miliar makanya kami mengajukan untuk penambahan buffer stok,” terang Risma
Ketiga, usulan tambahan anggaran perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam sebesar Rp 50.290.000.000 (Rp 50,29 miliar). Hal ini dapat berupa pemenuhan bantuan sosial keluarga dan/atau bantuan sosial darurat.
“Yang di bencana sosial paling sering adalah konflik sosial di Papua yang kita sudah nangani selama tahun ini mungkin sekitar lima kali,” ucap Risma.
Keempat, usulan tambahan anggaran untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 945.109.850.000 (Rp 945,1 miliar). Risma mengatakan, setelah dihitung pihaknya anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk penyaluran sekitar 9,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Jadi yang sekitar 400.000 sekian (KPM) itu belum ada anggarannya. Karena itu kami minta tambahan untuk sampai dengan akhir tahun itu bisa klop 10 juta penerima,” tutur Risma. (Red/NB)
Demi memberikan kemudahan akses berita, kami membuka grup di platform sosial media telegram untuk pembaca setia newsbontang.com. Mari bergabung di Grup Telegram "NB Buddy Update", dengan cara tekan link https://t.me/newsbontangupdate, kemudian pilih join.