NEWSBONTANG.COM - Pemberlakuan royalti hak cipta lagu dan music tertuang dalam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2021 mendapat respon dari Anggota DPRD Bontang.

Ketua Komisi ll DPRD Bontang, Rustam mengatakan, sepakat dengan adanya aturan tersebut. Karena pada kenyataannya banyak karya pencipta lagu yang tak mendapatkan hak ekslusif dari pemerintah, bahkan nyaris tak di hargai.

"Kan kasian juga,  dengan adanya royalti  ini kan bisa membantu perindustrian musik di Indonesia," katanya, saat ditemui awak media di Gedung DPRD Bontang, beberapa waktu yang lalu.

Baca Lainnya :

• RSUD Taman Husada, Sediakan TCM Sebagai Alat Deteksi Covid-19 0
• RSUD Taman Husada Bontang Menyediakan Bank Darah0
• Jadi Tuan Rumah MTQ se-Kaltim, Dispopar Bontang Siapkan Destinasi Wisata 0
• Kampung Wisata Adat Guntung, Jadi Prioritas Wisata Unggulan Dispopar Bontang0
• Ini Divisi Khusus di RSUD Taman Husada Bontang dalam Membersihkan Pakaian Medis0

Pun begitu, Politisi Golkar ini mengingatkan kepada pemerintah untuk gencar dahulu dalam mensosialisasikan aturan ini. Sehingga para pelaku usaha yang berpotensi mendapatkan keuntungan dari lagu ciptaan musisi, tidak kaget dan dapat membayarkan royalti kepada musisi tersebut.

Selain itu, pemerintah juga harus tepat dalam menentukan kategori usaha yang harus membayarkan royalti tersebut. Karena tidak mungkin, warung makan kecil dengan keuntungan pas-pasan juga di kenakan pajak yang sama.

"Tak banyak tempat karaoke resmi yang ada di Bontang. hanya ada satu di Bontang. Kan tidak mungkin,  di rumah makan kecil ada penyanyi yang langsung terkena royalti. Kan, kurang pas juga," tandasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dirinya pun belum memahami lebih dalam terkait kebijakan presiden tersebut. Akan tetapi berharap agar kebijakan tersebut dapat berjalan baik di Indonesia.

"Semua itu bertujuan demi kebaikan. Dan saya masih berusaha mempelajari dulu. Apakah layak seperti warung makan kecil terkena royalti," tutupnya. (Ian/NB/Adv)