NEWSBONTANG.COM – Wali Kota Bontang, Basri Rase, terdengar mengulang-ulang kata Bali saat dihubungi media. Hari ini, Kamis (9/9/2021).

Basri Rase dan 26 pejabat terdiri dari Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, legislatif dan yudikatif, bertolak ke Bali. 

Kunjungan rombongan besar ini untuk menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral bersama Forum Corporate Social Responsibility, yang beranggotakan seluruh perusahaan se-Kota Bontang. 

Baca Lainnya :

• PUPRK Bontang Tuding Perusahaan jadi Dalang Perusakan Jalan di Bonles0
• Nelayan Pengedar Sabu Terancam 20 Tahun Penjara0
• Pemkot Jamin Rapid Antigen Gratis bagi Peserta Seleksi PPPK Guru0
• Bahaya Sakit Asma dan Maag, Renggut Nyawa Petani di Bonles0
• Dewan Beri Teguran ke Dishub Soal Jalan Rusak di Bonles0

Dari salinan dokumen yang diterima wartawan, rombongan akan bermalam di Hotel The Anvaya Beach Resort Bali, hotel bintang lima di kawasan wisata Kuta Bali. 

Melansir dari aplikasi Traveloka, harga kamar di hotel itu paling murah Rp 1 juta/malam hingga Rp 9.697.600/malam.  

Para pejabat daerah, pimpinan perusahaan serta unsur yudikatif bakal berada di Bali selama 4 hari, terhitung Kamis (9/9) hingga Minggu (12/9). Selama disana, biaya akomodasi menggunakan anggaran dari perusahaan dan APBD Bontang. 

Wali Kota Basri mengatakan, di dalam rapat ini, mengaku akan menyampaikan visi dan misi pemerintahannya kepada seluruh perusahaan. Sedianya, agenda ini merupakan aktivitas rutin yang selalu digelar setiap tahun. Tetapi sejak 2019 lalu, agenda ditiadakan karena pandemi. 

“Ini sudah 2 tahun tidak dilaksanakan,” kata Basri saat dihubungi media melalui sambungan selulernya. 

Di Bali, selain rapat, rombongan juga bersilaturahmi antara peserta dan sanak famili pejabat yang hadir. Di dalam daftar 27 pejabat, istri dan suami pejabat diantaranya, istri Kapolres Bontang, Komandan Kodim 0908, Istri Ketua DPRD Bontang, Kepala Pengadilan Agama, Istri Kepala Pengadilan Negeri dan suami Kepala Kejaksaan Negeri Bontang.  

“Istri gak wajib, tapi kalau mau ikut nggak apa-apa juga karena agenda silaturahmi,” ucap Basri.

Pengakuan pejabat yang ikut dalam rombongan, penunjukan hotel di kawasan Kuta, Kabupaten Badung ini ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak perusahaan.  

Wilayah Status PPKM Level 4 

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan status 9 kabupaten dan kota, termasuk Badung masuk dalam status PPKM Level 4, selama sepekan (7 September – 13 September). 

Pimpinan rombongan, Basri Rase berdalih, alasan memilih rapat di Badung, Provinsi Bali, karena berstatus hijau alias bebas Covid-19. 

Sementara itu, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengaku, tak mengetahui persis status wilayah yang didatangi ini. Dirinya hanya menerima undangan dari pemerintah. 

“Saya kira Bali sudah Level 3, ternyata di sini masih PPKM Level 4,” ungkapnya saat dikonfirmasi. 

Dari unsur DPRD, selain Ketua dan istrinya, Wakil Ketua DPRD Bontang, serta Ketua Komisi Dewan disebut juga ikut dalam rombongan. Biaya perjalanan dinas legislator diambil dari anggaran rutin perjalan dinas dewan.

Sedangkan, untuk biaya akomodasi istri ditanggung Sekretariat Daerah, sebagai peserta undangan. 

“Kalau dewan, tiket pesawat dan hotel berasal dari anggaran rutin uang dinas DPRD,” katanya. 

Belakangan, Ketua Komisi I Muslimin menugaskan anggotanya, Raking ke sana. Ketua Komisi II Rustam dan Ketua Komisi III Amir Tosina mengaku tak ikut. Wakil Ketua II DPRD, Agus Haris juga memilih tak berangkat.

Di dalam rapat ini, dewan ingin menanyakan capaian dari kinerja dari pengelolaan CSR selama ini. 

Di tahun ini, kata politisi Golkar dewan juga sedang Menyusun Naskah Akademik perihal bantuan sosial dari lingkungan perusahaan. 

Daftar Rombongan Besar ke Bali

Dari salinan dokumen telaah staf yang diterima wartawan, ada 27 daftar pejabat yang bertandang ke Bali. Rombongan berisi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, juga 25 pejabat dari legislatif dan yudikatif. 

Adapun daftar nama itu dari kategori eksekutif diantaranya, 

1. Wali Kota

2. Wakil Wali Kota 

3. Sekretaris Daerah

4. Asisten Pembangunan dan Perekonomian

5. Asisten Administrasi Daerah

6. Kepala Badan Pengeloaan Keuangan Aset Daerah

7. Kepala Badan Pendapatan Daerah

8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

9. Kepala Dinas Kesehatan

10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian

11. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

12. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

13. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

14. Kepala Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, 

15. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 

16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

17. Kabag Prokopim

18. Kabag Administrasi Pembangunan

19. Direktur RSUD Taman Husada

Dari 19 daftar kelompok pemerintah, selain Kepala Bapelitbang, Amirudin, Kepala Dinas Kesehata, dr Bahauddin, Plt Kepala Dinas PM-PTSP, Riza Pahlevi, pejabat lainnya ikut dalam kunjungan ini.

Kelompok Legislatif 

1. Ketua DPRD dan Istri

2. Wakil Ketua DPRD

3. Ketua Komisi I,II dan III

Kelompok Yudikatif 

1. Dandim 0908 Bontang dan istri

2. Kapolres Bontang dan istri

3. Kepala Pengadilan Negeri dan istri

4. Kepala Pengadilan Agama dan istri

Kapolres Bontang, AKBP Hamam Wahyudi mengaku, ikut serta dalam rombongan ini.

Sementara, dari status whatsapp Komandan Kodim 0908, mengabadikan momen bersama Wali Kota dan Istri di dalam pesawat. Dua pejabat yudikatif lainnya belum memberikan konfirmasi. 

Dibiayai Perusahaan

Vice President Humas Pupuk Kaltim, Tommy Johan Agusta membenarkan, agenda rapat ke Bali mendapat dukungan dari perusahaan untuk sarana dan prasarana, sesuai pengajuan dari Pemkot Bontang. 

Dalam kunjungan ini, Pupuk Kaltim diwakili oleh, SEVP Komersil Pupuk Kaltim Meizar Effendi, VP Humas Pupuk Kaltim Tommy Johan Agusta dan VP CSR Pupuk Kaltim Anggono Wijaya.

Untuk tahun ini, Pupuk Kaltim sudah sudah menyalurkan anggaran CSR sebanyak Rp 35 miliar. 

“Untuk agenda lainnya bisa konfirmasi ke Pemkot yah,” ungkap VP Humas PKT, Tommy Johan Agusta. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bapelitbang, Amirudin mengatakan, agenda ini merupakan kegiatan rutin pemerintah setiap tahunnya. Untuk tahun ini, program CSR diarahkan untuk penanganan pandemi.

“Untuk rinciannya selalu dilaporkan di LKPJ Wali Kota tiap tahun. Namun mulai tahun ini dirinya tak lagi mengurusi program CSR,” pungkasnya. 

*Tulisan ini hasil peliputan oleh wartawan dari Newsbontang.com, Bekesah.co, Kitamudamedia.com, Korankaltim.com, Klikbontang.com, Bontangpost.id. (Ryn/NB)