NEWS BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus berupaya meningkatkan infrastruktur pendukung investasi. Salah satu proyek yang kini gencar didorong adalah pembangunan pelabuhan bongkar muat di wilayah Bontang Lestari. 

Melalui rencana ini, pemerintah berharap aktivitas ekonomi kota dapat meningkat pesat, terutama dalam mendukung kebutuhan logistik industri dan masyarakat.

Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Bontang, Karel, mengungkapkan bahwa rencana ini merupakan langkah strategis bagi Bontang yang diarahkan sebagai kawasan industri. Meski Bontang masih memiliki keterbatasan fasilitas umum untuk bongkar muat, daerah ini memiliki peluang besar sebagai pusat industri, yang kini dilirik untuk menarik lebih banyak investasi.

Baca Lainnya :

• DPMPTSP Gelar Penyusunan Dokumen IKM Perizinan0
• Peringati Hari Ozon, Pemkot Bontang Gelar Uji Emisi Gratis0
• Era Mart Dapat Teguran Keras: DPMPTSP Bontang Beri Ultimatum Lengkapi Izin0
• Disdukcapil Bontang Gelar Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Pengadaan Barang dan Jasa0
• DPMPTSP Bontang Revitalisasi Halaman untuk Upacara Resmi, Videotron Jadi Fasilitas Baru0

"Sejauh ini, hanya pelabuhan milik PT Pupuk Kaltim (PKT) dan Badak LNG yang memiliki izin untuk bongkar muat bahan baku dan barang produksi. Sementara itu, Pelabuhan Tanjung Laut Indah lebih diutamakan sebagai pelabuhan rakyat atau penumpang,” ujarnya, Rabu (30/10/2024).

Kata dia, dengan adanya pelabuhan di Bontang Lestari, semua komoditas dari sembako, bahan bangunan, hingga kendaraan bisa disalurkan lebih efektif. 

Namun, pembangunan pelabuhan ini membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat mengingat besarnya anggaran yang diperlukan. Menurut Karel, potensi keuntungan bagi investor swasta dinilai belum cukup tinggi untuk menanggung biaya pembangunan pelabuhan komersial ini. Oleh sebab itu, DPMPTSP berencana meminta dukungan dari Kementerian Perhubungan atau Pelindo.

“Kami di pemerintah daerah berusaha maksimal agar proyek ini didanai oleh pemerintah pusat, karena kalau swasta yang membiayai, waktu balik modalnya terlalu lama. Kementerian Perhubungan atau pihak Pelindo diharapkan dapat mendukung pendanaan pembangunan pelabuhan ini,” jelas Karel.

DPMPTSP menargetkan bahwa pelabuhan di Bontang Lestari ini akan menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan dan ketergantungan pada pelabuhan khusus yang ada saat ini. Upaya koordinasi dan permohonan pendanaan akan terus dilakukan, agar pelabuhan umum ini dapat segera direalisasikan. 

“Proyek ini tentu tidak mudah, tetapi kami akan berkoordinasi dengan kementerian untuk mendukung investasi yang berdampak besar bagi ekonomi Bontang,” terangnya. 

Lebih lanjut, DPMPTSP bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk menyusun kajian kelayakan dan memastikan rencana ini sesuai standar kelautan. Dengan adanya kajian tersebut, diharapkan pelabuhan ini bisa terwujud dalam waktu dekat dan dapat mendukung kebutuhan logistik kota.

Jika pelabuhan di Bontang Lestari berhasil direalisasikan, Bontang akan memiliki infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi, yang tidak hanya mempercepat aktivitas industri, namun juga meningkatkan daya saing kota di tingkat nasional.ADV