NEWSBONTANG.COM - Gubernur Kaltim Isran Noor, meminta masyarakat agar tak lagi mempersoalkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim.

Isran meyakini keputusan Presiden RI Jokowi sudah matang. Bukan keputusan tiba-tiba. Ini sudah dipertimbangkan sejak rezim Orde Lama hingga era Demokrasi saat ini. Hampir 60 tahun masanya.

Isran merincikan wacana pemindahan ibukota ke Kalimantan. Ia menyebut wacana itu santer terdengar kembali sejak era Orde Baru, tepat di masa kepemimpinan Presiden Kedua Soeharto.

Baca Lainnya :

• Irwan Fecho Panggil 10 Ketua DPC PD Konsolidasi Internal, HKS : Kami Siap Kembali Bersinergi0
• Modus Himpitan Ekonomi, Residivis Diamankan Polisi Gegara Jualan Sabu0
• Pemkot akan Benahi Trotoar di Pusat Kota agar Ramah Disabilitas dan Pejalan Kaki0
• Mendagri Tito Karnavian Sebut Belajar Daring Hambat Kecerdasan Anak0
• Irwan Fecho Resmi Nakhodai Demokrat Kaltim, DPC Bontang Tunggu Penyampaian Program Ketua Baru0

Disuarakan lagi saat masa kepemimpinan presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Masa itu dirasa cukup untuk memutuskan pindahnya ibukota negara. 

Era Jokowi saat ini, dikatakan Isran sebagai tindakan yang terukur. Sekaligus mewujudkan mimpi presiden tiga sebelumnya.

"Kalau cita-cita tiga pemimpin bangsa Indonesia itu baru bisa diwujudkan di era Presiden Joko Widodo, maka menurut saya ini adalah sebuah keberanian tindakan yang terukur," kata Isran, beberapa waktu lalu.

Pekerjaan rumah warga Kaltim saat ini, menurut Isran ialah memastikan bekal kemampuan individu. Pasalnya akan ada jutaan warga baru yang akan bermukim di Kaltim. Jangan sampai jadi penonton di rumah sendiri.

Sehingga ia tak menginginkan adanya perdebatan yang semakin menjadi-jadi belakangan ini. Isran menilai, hal itu hanya menghabiskan energi saja. Karena IKN pun sudah memiliki undang-undang yang disahkan DPR RI.

"IKN ini urusan negara, undang-undangnya sudah disahkan. Ini kebijakan strategis Indonesia masa depan. Ngabisin baterai saja kita masalahkan ini," sindir mantan Bupati Kutim ini. 

Gubernur yang gemar berkelakar ini, pun memberikan singgungan kepada pihak yang meminta agar Kepala Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh orang asli Kaltim. 

Ia mengatakan, itu bukan kapasitas warga daerah bahkan dirinya, untuk menentukan pemimpin di IKN nantinya.

"Tidak usah orang Kaltim usung-usung calon Kepala Otorita. Tidak perlu, itu kewenangan Presiden. Biar Presiden yang tentukan," ujarnya.

Dengan sahnya UU IKN, disebut Isran, pemerintahan Joko Widodo berhasil memiliki sejarah penting dalam pembangunan indonesia. Tentu akan dicatat dalam sejarah, dan akan dikenang sepanjang republik ini berdiri.

Alumni Universitas Mulawarman (Unmul) ini pun merasa heran dengan orang yang berikan komentar miring soal penamaan 'Nusantara' untuk IKN yang nantinya berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) itu. Karena orang-orang tersebut, dikatakannya bukan dalam bidang keilmuan yang sesuai.

"Orang itu tidak setuju IKN dipindah. Tapi dia masih komentar tidak setuju nama Nusantara. Padahal dia sendiri mengaku bukan ahli bahasa. Asli ngabisin batre aja," sindir Isran lagi. (Red/NB)

Sumber : Adpim Pemprov Kaltim