Tenaga Honorer Dihapus, ini Tanggapan Ketua Komisi II DPRD Bontang

By Annas 23 Jan 2020, 08:58:26 WIB DPRD
Tenaga Honorer Dihapus, ini Tanggapan Ketua Komisi II DPRD Bontang

Keterangan Gambar : Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam (Foto: Dok.NB/Istimewa).


NEWS BONTANG – Kabar adanya kebijakan pemerintah pusat melakukan penghapusan tenaga honorer mendapat tanggapan legislator DPRD Kota Bontang.

Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam menyambut positif perubahan regulasi tersebut. Menurutnya secara prinsip, regulasi tersebut memperkuat PP 49 Tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk diberlakukan.

“Sebenarnya di tempat lain seperti Solo, itu telah berlaku. Hanya di Bontang saja belum di berlakukan,” ujarnya kepada reporter newsbontang, Rabu (22/1).

Baca Lainnya :

Politisi partai Golkar ini mengaku sangat menyetujui jika hal tersebut di-legislasi secara Nasional. Sebab menurutnya dampak dari legislasi ini akan sangat baik, akan benar-benar menyaring SDM yang berkompeten pada bidangnya.

Dijelaskannya, pemberlakuan PPPK jauh lebih baik dari Honorer (Non PNS). Dengan status PPPK akan mendapat hak yang setara dengan PNS, bahkan berpeluang mengisi jabatan fungsional tertentu. Sementara Non PNS tidak ada bedanya dengan pekerja outsourcing yang setiap tahun dilakukan perpanjangan kontrak.

“PPPK juga mengatur tunjangan, adanya NIP dan langsung terdaftar di Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” tuturnya.

Rustam menuturkan dengan PPPK kesejahteraan para pekerja akan lebih terpenuhi dan seseorang yang  mememiliki jenjang pendidikan pada suatu bidang tertentu akan lebih dihargai kedepannya.

“Misalnya si A memiliki dasar pendidikan di bagian keuangan maka di tempatkan lah pada bagian keuangan,” terangnya.

Lebih jauh, Rustam berharap jika hal ini telah menjadi keputusan Nasional maka harus segera diberlakukan. Namun tetap harus benar-benar dengan pertimbangan, mengingat saat ini lapangan kerja sangat minim.

Penghapusan Non PNS tidak akan dilakukan secara serentak, masih ada tahapan yang harus dilalui seperti menyurat ke Gubernur hingga ke Wali Kota.

”Sedangkan untuk Kota Bontang memiliki APBD senilai Rp 1,9 Triliun dan saya rasa masih mampu untuk menggajih teman-teman,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kemenpan RB dan BKN menghasilkan 5 butir rekomendasi yang salah satunya dalam butir kedua menyepakati, ‘Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya’,. (*/Asda/NB).




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment