Terbanyak Se-Kaltim, Bawaslu Bontang Catat 25 Pelanggaran Terjadi di Bontang
Pewarta : Risma

NEWS BONTANG- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, sebanyak 25 laporan perlanggaran sudah terjadi jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember 2020 mendatang.

Disampaikan Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Bontang, Aldy Atrian menyebut, temuan pelanggaran ini, tertinggi di banding pelanggaran di Kota-kota lain di Kalimantan Timur.

Baca Lainnya :

• Gelar Deklarasi Pilkada Damai, Ketua KPU Bontang: Minta Para Paslon Jaga Kondusifitas Bontang0
• Dinsos Bontang: Baru 18 Berkas Ajukan Santunan Kematian Covid-190
• Jelang Deklarasi Kampanye Damai, KPU Bontang: Kampanye Sesuai Peraturan dan Jaga Kondusifitas0
• Dinas PUPRK Bontang Upayakan Penanganan Banjir Rob di SDN 001 Bontang Utara0
• Anggaran Terbatas, Penanganan Penurapan Sungai Bontang Masih 23%0

Adapun jenis pelanggaran yang telah dicatat oleh Bawaslu yakni pelanggaran, pidana, administrasi dan kode etik.

"Ada 25 laporan,dan ini tertinggi se-Kaltim. Artinya 25 itu gak semua teregister ya. Macam pelanggaran itu ada 3 ada yang pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, Administrasi, Pidana, dan Hukum lainnya," ucapnya saat ditemui di kantor Bawaslu Bontang, Jumat (04/12) siang.

Dirinya menambahkan, untuk kasus dari Kota Bontang sendiri, sejauh ini laporan pelanggaran yang sering terjadi, di dominasi oleh netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan total sebanyak 6 kasus.

"Salah satunya netralitas ASN, Netralitas media itu masuk nya disitu ada media juga yang kami tangani. Kode etik itu penyelenggara ya bukan kode etik jurnalis atau kode etik ASN apalagi kode etik tim kampanye," imbuhnya.

Dari total 25 laporan, 16 dalam bentuk laporan, dan sisanya masuk dalam temuan dari Bawaslu Bontang. Sebanyak 23 laporan sudah di tangani oleh pihak pengawas, dan 2 kasus sedang dalam proses tindak lanjut.

Lebih jauh Aldy menuturkan, dalam penanganan 25 kasus ini, dari laporan maupun temuan yang masuk, penyelesaiannya melalui Sentra Gakumdu. Yang dimana, di dalamnya terdapat pihak kepolisian dari Polres Bontang serta dari Kejaksaan Negeri Bontang.

Untuk bentuk laporan tersebut merupakan tindak pidana umum, maka yang memproses itu ialah pihak kepolisian dan kejaksaan. Maka dari itu, hingga saat ini setiap laporan pelanggaran yang masuk, hanya yang terdaftar pada ranah penanganan oleh pihak Bawaslu Bontang.

“Jika ada laporan yang masuk, tapi tidak masuk dalam 3 item pelanggaran tadi. Bentuk penanganannya memang berbeda. Jika terkait tindak pidana pemilihan, maka itu akan masuk di gakumdu, kalau administrasi dan etik itu baru kami (Bawaslu) yang menangani,” tandasnya. 

Dari total 25 laporan yang sudah ditangani, 23 sudah tertangani, sedangkan 2 laporan lainnya sedang masuk tahapan perjalanan.