- IKM DPMPTSP Bontang Capai 87, Teknologi dan Inovasi Jadi Fokus Utama
- DPMPTSP Bontang Imbau Masyarakat Hindari Calo dalam Pengurusan LKPM
- DPMPTSP Gencar Sosialisasi LKPM untuk Dukung Iklim Usaha di Bontang
- DPMPTSP Bontang Prioritaskan Perbaikan Sistem Digital untuk Pelayanan Optimal
- Dorong Transparansi, DPMPTSP Bontang Optimalkan Pelaporan LKPM Online
- DPMPTSP Bontang Dorong Pemetaan Lahan untuk Tingkatkan Investasi
- Raih Predikat Sangat Baik, DPMPTSP Bontang Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
- Kemudahan Baru: Pengajuan SKP Penelitian di Bontang Bisa Lewat Digital
- Urus NIB Kini Lebih Mudah di Bontang, Cukup Siapkan KTP dan Nomor HP
- DPMPTSP Akan Gelar Inspeksi Lapangan Pengawasan Penanaman Modal
Astuti Minta PUPRK Susun Teknis Pengerjaan IPAL Selambai
Keterangan Gambar : Anggota DPRD Bontang Astuti (Foto/Aji Sapta Dian Abdi)
NEWS BONTANG
– Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang Astuti meminta Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang untuk mimikirkan teknis pengerjaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di
Kampung Selambai Loktuan agar tidak berbau.
Sebelumnya,
masyarakat mengeluhkan pengerjaan IPAL proyek program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
tersebut. Sebab induk IPAL belum dibuat, namun pemasangan sambungan pipa justru
lebih dulu dipasang ke rumah warga, sehingga menimbulkan bau.
"Untuk
dinas PUPRK agar menganggarkan kembali pembangunan IPAL di sana. Secara
tekhnisnya kenapa bisa mandek karena pasang surutnya air," ujar Astuti kepada
reporter newsbontang, Selasa (4/2) Siang.
Baca Lainnya :
- DPRD Soroti Pengerjaan Pipa IPAL Program KOTAKU Kampung Selambai0
- Ketua Komisi III Soroti Jalannya Musrenbang Kecamatan Bontang Selatan0
- Etha Rimba Paembonan: Banyak Perda yang Mandek0
- Usulan Kelurahan Terapung di Berebas Pantai Dinilai Menarik0
- Musrenbang Bontang Selatan Hasilkan 276 Usulan0
Menurut politisi
PKB itu, persoalan ini harus disikapi dengan serius. Terlebih indikator penilaian
kebersihannya atau kumuh dari pesisir pantai adalah pembuangan tinja.
“Jadi, PUPRK
harus memikirkan formulasi seperti apa agar penyaluran pembuangan tinja ke bak
kontrol langsung dan tidak berbau,” tegasnya.
"Kemarin
memang di perencanaan anggaran APBN ada bantuan IPAL, ternyata setelah
dihitung-hitung kembali pembangunan pancang, pondasinya tidak sesuai dengan
pembangunan awal," jelasnya.
Sebelumnya pengerjaan
IPAL termasuk dalam pengerjaan KOTAKU, namun belakangan ada perubahan struktur
sehingga pengadaan IPAL dalam proyek nasional tersebut manjadi dihilangkan.
Lebih jauh,
Astuti berharap Pemerintah Kota melalui Dinas PUPRK dapat bergerak cepat untuk
mengusulkan kembali bantuan APBN atau anggaran lain. Agar pembangunannya dapat
jalan sesuai dengan estimasi sebelumnya. (*/Mira/NB).