Aturan Basa-basi Gubernur Kaltim, Soal Penyekatan Mudik 2021

By Annas 17 Mei 2021, 19:18:10 WIB Daerah
Aturan Basa-basi Gubernur Kaltim, Soal Penyekatan Mudik 2021

Keterangan Gambar : Situasi Pos Penyekatan Arus Mudik 2021, Tugu Selamat Datang Bontang, terlihat sepi dengan berdirinya pos penjagaan di sisi kanan gambar. (Doc. Ryn/NB)


NEWSBONTANG.COM – Pegiat sosial media facebook (FB), Andi Ade Lepu, mengutarakan kritik terhadap kebijakan yang tidak tegas, terkait aturan penyekatan mudik 2021. Khususnya pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemrov Kaltim, sebelum dimulainya aturan larangan mudik.

Dalam unggahanannya, ia mengatakan aturan pelarangan mudik, merupakan aturan yang paling ‘basa-basi’ untuk semua produk aturan yang ada di Kaltim.

Diketahui, Pemprov Kaltim resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) larangan mudik 2021 yang tertuang dalam SE nomor 550/2341/2021/Dishub. SE tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor mengenai larangan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.

Baca Lainnya :

Eks politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, mengaku banyak menyaksikan kenyataan dilapangan yang terjadi, kalau terdapat pemudik atau pun wisatawan yang berlalu-lalang keluar masuk Bontang dengan mudah. Bahkan, se-Kaltim.

Sehingga ia menilai, SE yang dikeluarkan oleh Pemprov Kaltim mengenai larangan mudik, tidak berjalan sesuai landasan hukum yang telah di buat untuk masyarakat Kaltim.

Ia pun menuliskan, banyak mendapati pengemudi yang lolos. Bahkan dari daerah perbatasan Kaltim dengan Kalsel. Warga Tanah Grogot.

Andi Ade juga mengaku, kalau saat ini dirinya sedang dalam perjalanan menuju Samarinda, dari Bontang. Kemudian, tidak menemukan satu pun penjagaan di wilayah perbatasan Bontang – Kukar.

“Hari ini saya pergi ke Samarinda melewati Marangkayu dan Muara Badak. Sepanjang jalan tidak ada satupun penjaga yang saya temui pada pos penyekatan arus mudik,” kata Andi saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Senin (17/5/2021).

Menurutnya, aturan larangan mudik 2021 ini terkesan mubazir. Lantaran pemerintah hanya terkesan hanya melaksanakan tugas secara formalitas saja. Akan tetapi tidak ada tindakan tegas terkait pelanggar disiplin pencegahan penularan Covid-19.

“Aturan ini terkesan mubazir. Petugas tidak menjalankan tugasnya dan masyarakat tetap lakukan mudik pada libur Idul Fitri. Karena aturan ini saya tidak mudik,” tegasnya.

Di akhir, alumni S2 Universitas Hasanuddin Makassar ini, menyampaikan ke depan pemerintah agar dapat lebih mempertimbangkan dalam proses perencanaan aturan hukum yang berlaku, khususnya pada wilayah domain Kaltim.

“Pemerintah jangan lagi membuat aturan yang sia-sia seperti ini lagi, agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Status FB Andi Ade Lepu

Aturan pelarangan mudik lokal mungkin menjadi aturan paling basa basi yang pernah ada di Kaltim. Saya mengetahui itu setelah lebaran berlalu sehari. Beberapa kawan yang berdomisili di Samarinda ujug-ujug muncul di Bontang.

Begitu pula keluarga yang saya kira terkurung di kota lain tiba-tiba memosting foto sumringah berlebaran di kampung. Bahkan seorang paman dari Grogot, ujung selatan Kaltim, di lebaran +1 datang ke Samarinda melintasi 3 kabupaten dan kota.

Tadinya saya pikir mereka memiliki trik khusus menerobos penjagaan di semua perbatasan, misalnya menyogok petugas, melalui jalan tikus, atau mengendap-endap saat petugas lengah; tapi ternyata mereka mengaku tak ada penyekatan dan tak perlu trik. Lancar tanpa halangan sama sekali.

Padahal saya, si patuh ini, memutuskan lebaran di Bontang karena aturan larangan mudik tiba-tiba diberlakukan secara lokal pada hari di mana saya dan keluarga rencana ke Samarinda berlebaran.

Saya sih tidak merasa dirugikan, Bontang dan Samarinda adalah dua kota domisili saya. Lebaran di mana pun sama saja. Cuma budaya penerapan aturan setengah hati seperti ini saatnya kita periksa demi kebaikan bersama.

Setengah hati adalah tanda betapa tak seriusnya kita mengelola negara. Kita terus mempertahankan sisa warisan psikologi keterjajahan, mental budak, yang hanya serius menjalankan aturan jika sanksi berbayar kontan mengancam di depan mata.

Kita mengikuti aturan lampu merah jika ada polisi di sana, tidak membongkar rumah orang karena dijaga security. Beberapa masjid memilih menulis besar-besar kalau sekeliling dipasangi CCTV sebagai peringatan untuk si maling, itu dianggap lebih efektif dibanding menulis kalau mencuri adalah haram hukumnya dalam agama.

Ya, kita tak pernah berpikir sanksi dalam pengertian luas, tak pernah khawatir dengan konsekwensi masa depan. Kita setengah hati menerapkan aturan legal pertambangan batu bara, misalnya.

Padahal di depan mata, penambang-penambang ilegal merambah pemukiman, mengepung kota dan menghancurkan tanah dan sumber pencaharian rakyat. Jarak pandang aturan kita hanya hitungan meter ke depan. Tak pernah mau tahu bahwa bencana hari esok mengancam kehidupan.

Banjir Samarinda dan rusaknya jalan di Tanah Datar adalah contoh buah penegakan aturan penambangan yang jauh panggang dari api, hanya garang di tulisan namun lembek dalam praktek.

Atau jangan-jangan diktum aneh bahwa aturan dibuat adalah untuk dilanggar telah menjadi pegangan pergaulan kita hari ini? Entahlah, saya menuliskan ini sambil membayangkan ekspresi lucu wajah di balik masker Gubernur Isran Noor saat mengumumkan aturan itu beberapa waktu lalu. "Semua dilarang mudik, kecuali bisa terobos.."

Pesan filosofisnya, semua aturan memiliki celah untuk diakali (diterobos).

Mungkin begitu maksud sidin. (Ryn/NB)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.