NEWS BONTANG – Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Bontang M Syaifullah menegaskan penetapan besaran Upah Minimun Sektor (UMS) tidak ditetapkan oleh Disnaker, melainkan kesepakatan antara pengusaha sektor itu sendiri dan para pekerja sektornya.

"Nilai itu sudah menjadi kesanggupan dari berbagai pihak, tidak dipaksa harus sekian dari Pemerintah atau oleh Pengusaha atau Buruh. Itu sudah kesepakatan mereka, jadi yang berhak menetapkan kan pengusaha sektor dengan pekerja sektor tersebut," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/2).

Lebih lanjut Syaifullah menjelaskan, penentuan besaran UMS tidak ada unsur memaksa bagi para pihak. Ketika para pihak sudah menyepakati, maka nilai itu yang dilaksanakan.

Baca Lainnya :

• Wujudkan Bontang Kota Sehat, BABS Masih Jadi PR Bersama0
• Makin Canggih, Penilaian Tes Paskibraka Gunakan Android0
• Simpan Bukti Bayar Pajak, Bapenda Siapkan Hadiah Motor Akhir Tahun1
• Dispopar Gelar Rapat Pemantapan Paskibraka 20200
• Buka Bimtek Pokja Sehat, Neni Ajak Peduli Lingkungan0

Kata dia, jika ada pengusaha yang menolak melaksanakan pembayaran upah sesuai yang telah disepakati. Maka pihaknya akan memberi sanksi.

Jelasnya, mekanismenya sama dengan penyelesaian lainnya yaitu di mediasi terlebih dahulu. Apabila tidak ada kesepakatan lagi, maka pihaknya akan menyerahkan kepada Pengawas Provinsi untuk melakukan penetapan. Kalau tidak bisa diserahkan ke Pengadilan.

"Setiap tahun kita laksanakan evaluasi. Nanti kita tindak lanjuti, kalau misalnya ada kita temukan dari evaluasi itu ada beberapa  perusahaan yang tidak menetapkan upah minimum maka kita akan berkordinasi dengan pihak pengawas untuk melakukan pemeriksaan," tandasnya. (*/Mira/NB).