NEWSBONTANG.COM - Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, percaya diri dengan dukungan banyak pihak terkait pemindahan wilayah administrasi Kampung Sidrap seluas 164 hektare ke Kota Bontang.

Pernyataan itu dilontarkan, setelah Agus bersama unsur pimpinan DPRD Bontang usai menyambangi Pemprov Kaltim untuk yang kesekian kalinya.

Baca Lainnya :

• Dishub Luncurkan Program E-Morsis BLU untuk Pembayaran Uji KIR 0
• Agus Haris : Selamat Kepada Wartawan yang Telah UKW0
• Komisi III DPRD Bontang Kawal Bantuan Alat Timbang Truk Portable dari Pemprov Kaltim0
• Dewan Minta Kebijakan Pembayaran Listrik ke PLN, Bagi Pelanggan Pascabayar0
• BW Dorong Disnaker Agar Segera Digitalisasi Sistem Penerimaan Tenaga Kerja0

Dalam lawatannya, staf pemerintahan yang membidangi perbatasan mengaku telah melayangkan surat telaah Gubernur Kaltim kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal tapal batas Kampung Sidrap.

Selain itu, Kader Partai Gerindra ini mengaku bangga dengan dukungan Mantan Bupati Kutim Mahyudin. Yang menyatakan mendukung pemindahan wilayah administrasi Kampung Sidrap ini masuk ke wilayah Bontang.

"Nah soal isi suratnya saya belum mengetahui banyak, yang jelas saya bangga dengan dukungan dua mantan Bupati Kutim itu," kata Agus saat dikonfirmasi via telepon seluler, Kamis (28/10/2021).

Ketua DPC Gerindra ini melihat keseriusan Gubernur Kaltim dalam menyikapi Kampung Sidrap, yang melihat perjuangan tapal batas itu Gubernur tak melulu soal kepentingan politik.  Namun lebih kepada persoalan pelayanan sebagai hak warga Sidrap.

Apalagi, jika melihat dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi memang idealnya Sidrap masuk wilayah Kota Bontang.

"Jadi itu yang membuat saya yakin, Gubernur akan membuat surat yang berisi wilayah Sidrap masuk Bontang," imbuhnya.

Apabila perjuangan ini tak dipenuhi oleh Mendagri, pihaknya bersiap untuk melanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan judicial review atau hak uji materi. 

Disinggung soal anggaran senilai Rp 5 miliar untuk kebutuhan judicial review di MK. Kader partai berlogo burung garuda itu mengatakan Pemkot Bontang telah menyetujui dan Tim pembebasan sedang menghitung segala kebutuhannya.

"Tim pembebasan sedang menghitung, apakah biaya itu masih relevan," tandasnya. (Ryn/NB/Adv)