NEWSBONTANG.COM – Komisi I DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, Senin (27/6/2022).

Kegiatan yang terselenggara di Gedung D Komplek DPRD Kaltim jalan Teuku Umar ini dihadiri langsung oleh Ketua Komisi I Baharuddin Demmu dan Kepala BKD Kaltim Diddy Rusdiansyah.

Baca Lainnya :

• Pemerintah Dukung Kelestarian Kawasan Hutan Konservasi di Kaltim0
• Dewan Godok Raperda Perikanan, Optimis Kumpulkan Pundi PAD0
• Andi Faiz Bakal Beri Anggaran Buat Pengadaan ETLE, AKBP Yusep Beber Kelemahan ETLE Mobile0
• Wagub Kaltim: Narkotika Musuh Bersama yang Harus Diberantas Semaksimal Mungkin0
• Isran Ajak Semua Komponen Kerja Cepat Berantas Peredaran Narkoba di Benua Etam0

Hasil yang didapat setelah RDP, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menjelaskan bahwa Pemerintah tidak berniat melakukan penghapusan tenaga honorer karena akan menimbulkan dampak sosial.

Dalam kesempatan itu, Demmu merasa bahwa Pemerintah Pusat tidak adil terhadap Pemerintah Daerah. Pasalnya, pembiayaan dan hak-hak tenaga honorer itu ditanggung semua oleh daerah bukan Pemerintah Pusat.

"Bayangkan saja, pembiayaannya dibebankan ke daerah tapi rekrutmennya diatur Pemerintah Pusat. Kita disuruh membiayai tapi pusta yang ngatur rekrutmennya, jadi itu yang membuat kita tidak terima juga," ungkapnya.

Jika sebelumnya pembiayaan untuk tenaga honorer itu sekitar Rp 3 juta, maka pada saat menjadi PPPK itu naik paling sedikit Rp 5,9 juta dan dibiayai APBD bukan APBN.

"Dampaknya apa, program infrastruktur dikurangi karena pembiayaan tenaga honorer ke PPPK itu akan naik. Pembiayaan kita terbebani karena pengangkatan, maka kita berharap agar pusat menambah anggaran. Jadi jangan dibebankan semua ke daerah, ke pusat juga dong," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kaltim Diddy Rusdiansyah membenarkan bahwa Gubernur Isran Noor tidak akan menghapus tenaga honorer di lingkungan Provinsi, justru akan mempertahankannya.

"Pak Isran menyatakan tidak menghapus tenaga honorer karena mereka masih tetap diperlukan, nggak usah ribut santai saja," terang mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim tersebut.

Ditanya terkait jumlah tenaga honorer yang ada di Benua Etam, Diddy menerangkan bahwa jumlah tenaga honorer itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD.

"Tenaga honorer ini wewenangnya itu di masing-masing OPD makanya disebut tenaga kontrak. Pak Isran Noor juga menyatakan tidak akan menghapus tenaga honorer. Tapi semua kewenangan ada di masing-masing OPD," paparnya.

Hal tersebut karena tenaga honorer tidak termasuk dalam anggaran gaji pegawai, melainkan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa di masing-masing OPD.

"Makanya kalau diperlukan OPD ya silahkan, kalau tidak ya bisa berhenti. Pada intinya, tenaga honorer tidak dihapus, kita tidak bicara jumlah tapi tenaga honorer masih diperlukan," tegasnya.

"Selain itu, tenaga honorer menggunakan anggaran belanja di masing-masing OPD. Jadi kalau OPD mau merekrut ya tergantung keperluannya. Tapi kita menyarankan untuk membatasi dulu sesuai keperluan saja," sambungnya.

(Yud/NB/Adv/KominfoKaltim)

Yuk! Join ke kanal telegram “NB Buddy Update” newsbontang.com untuk mendapatkan informasi terbaru. Caranya tekan link: //t.me/newsbontangupdate, kemudian pilih join.