NEWSBONTANG.COM – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kalimantan Timur gerak cepat melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait di Ruang Rapat DPKH jalan Bhayangkara.

Rapat ini merupakan kesiagaan dan kewaspadaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini tengah heboh di berbagai Dunia termasuk Indonesia.

Baca Lainnya :

• Makmur Kabulkan Permintaan Pansus Ketenagalistrikan, Tambahan Masa Pansus Sebulan0
• Kaltim Bakal Jadi Tuan Rumah Rakernas APPSI 20230
• Ini Pernyataan Sikap Gubernur Riau Soal Suara dari Isran di Bali0
• Suara DBH Isran Ditemani Tiga Gubernur Penghasil Sumber Daya Alam0
• Suara Warga Buffer Zone, Tuntut PT Pupuk Kaltim Terbuka Soal Aliran Dana CSR0

Diketahui, PMK merupakan wabah hewan menular yang paling ditakuti oleh semua Negara di Dunia. Pasalnya penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat dan mampu melampaui batas Negara serta menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi.

Dengan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan PMK, Indonesia berhasil mendeklarasikan status bebas PMK pada tahun 1986 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/Kpts/TN.510/5/1986.

Atas dasar itu, Indonesia mendapatkan pengakuan Dunia terhadap status bebas PMK tanpa vaksinasi sebagaimana tercantum dalam Resolusi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) Nomor XI Tahun 1990.

Namun tertanggal 5 Mei 2022 telah terjadi outbreak (wabah) PMK di Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil uji Laboratorium Pusvetma. Selain Jatim, ditemukan pula suspek PMK pada ternak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Menanggapi wabah ini, Kepala DPKH Kaltim Munawwar pun menginstruksikan agar semua pihak wajib waspada terhadap wabah tersebut.

"Ibarat pada manusia itu seperti Covid-19, sedangkan pada hewan adalah PMK dan ini dapat merugikan perekonomian Negara,” katanya saat mengikuti Rakor bersama sejumlah instansi pada Selasa (10/5/2022).

Disebutkan Munawwar, rakor ini menghasilkan berbagai keputusan yang disepakati dengan tindakan dan rencana kontinjensi sebagai upaya kesiagaan serta tindakan pengendalian dan penanggulangan PMK. 

Pertama, meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan pemasukan ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi serta produknya (terutama daging dan susu).

Kedua, meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan di check point antar provinsi melibatkan pihak Kepolisian. Tidak mengeluarkan rekomendasi/izin pemasukan ternak rentan PMK dari daerah tertular PMK. 

Ketiga, meningkatkan biosekuriti dan biosafety. Berkomitmen dalam penyediaan sumber daya termasuk penganggaran pengendalian dan penanggulangan PMK.

Keempat, membentuk Tim Gugus Tugas Kesiagaan dan Kewaspadaan PMK Provinsi Kaltim yang melibatkan semua sektor/instansi/stakeholder terkait.

Kelima, meningkatkan sumber daya kesehatan hewan baik dalam segi kualitas dan kuantitas.

Keenam, meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi terkait risiko PMK di pintu-pintu masuk karantina pertanian dan check point, Puskeswan, Peternak/Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Ketujuh, melakukan pelaporan kasus kesakitan atau kematian PMK melalui iSIKHNAS dan melakukan surveilan PMK bersama di daerah-daerah kantong ternak dan wilayah dengan lalu lintas ternak yang tinggi.

“Kita harapkan melalui pencegahan ini dapat membantu hewan ternak di Kaltim 

 terhindar dari wabah PMK,” harapnya.

Adapun yang menghadiri rakor ini secara offline dan online di antaranya Balai Veteriner Banjarbaru, Karantina Pertanian Balikpapan dan Samarinda, Polda Kaltim, Polsek Batu Engau dan Muara Komam.

Hadir pula, dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten/ kota se-Provinsi Kaltim, DPKAD Kaltim, Bappeda Kaltim, Biro Perekonomian Kaltim, Biro Adbang Kaltim.

(Yud/NB/Adv/KominfoKaltim)

Yuk! Join ke kanal telegram “NB Buddy Update” newsbontang.com untuk mendapatkan informasi terbaru. Caranya tekan link: //t.me/newsbontangupdate, kemudian pilih join.