Inspektorat Bontang Bakal Rilis Hasil Pemeriksaan Saksi

By Annas 15 Okt 2021, 17:17:58 WIB Daerah
Inspektorat Bontang Bakal Rilis Hasil Pemeriksaan Saksi

Keterangan Gambar : Kantor Inspektorat Kota Bontang, Graha Taman Praja, Jalan Moeh Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan. (Doc. Ryn)


NEWSBONTANG.COM - Inspektorat Kota Bontang telah memanggil dan memeriksa semua saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan penghilangan barang bukti di kawasan PT Dinamika Perkasa, Bontang Lestari.

 

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Masyarakat (LIRA) Bontang melaporkan dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di pemerintahan Kota Bontang. 

Baca Lainnya :

 

Dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut Andi Kurnia sebagai Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang, dan Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bontang Andi Suharto Nori 

 

Keduanya diduga telah melakukan persekongkolan jahat dengan menghilangkan barang bukti berupa kendaraan milik PT Dinamika Perkasa yang dikeluarkan dengan sengaja dari lokasi penyegelan.

 

Tak hanya kedua oknum ASN yang dilakukan pemeriksaan, adapun saksi yang telah diperiksa, yakni Plt Kepala Dinas DPM-PTSP, Kepala Satuan Pol PP, sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dan dari pihak yang pelapor.

 

"Semua Saksi sudah memenuhi panggilan dan dua oknum yang dilaporkan juga telah kami periksa. Masing-masing kami periksa dengan waktu yang berbeda, tidak secara bersamaan," Kata Inspektur Pembantu (Irban) wilayah II Inspektorat Kota Bontang, Murlan saat ditemui di ruang kerjanya, Graha Taman Praja, jalan Moeh Roem, Bontang Lestari, Jumat (15/10/2021).

 

Murlan menjelaskan, kedua oknum ASN bisa dijatuhkan sanksi apabila terbukti melanggar Peraturan Pemerintah nomor 53/2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

 

Dalam pasal 4 ayat 1 menyebutkan, Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang.

 

Pada prinsipnya, Setiap ASN itu bekerja sesuai arah dan jalur koordinasi dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah.

 

Maka, dalam hal ini kedua oknum ASN mempunyai jabatan sebagai Kabid untuk mengambil setiap keputusan, harus sesuai regulasi yang ada. Dengan menunaikan koordinasi dengan pimpinan, sebelum mengambil keputusan.

 

"Keduanya merupakan ASN, maka jalur koordinasinya kan jelas, apakah keduanya mendapat koordinasi atau memutuskan sendiri tanpa instruksi dari pimpinan. Jika ada temuan jalur koordinasi itu ternyata putus, atau dia memutuskan sendiri, maka akan mendapat sanksi," terangnya.

 

Saat ini kasus masih dalam pemeriksaan, untuk melihat kedudukan dua oknum ASN bekerja sesuai regulasi atau mengabaikan regulasi tersebut. 

 

Hasil dari penyelidikan ini akan ditetapkan pekan depan.

 

"Kami sudah meminta keterangan, hasil keterangan semua pihak itu akan kembali dilaporkan ke Sekretaris Daerah (Sekda) karena berkaitan dengan kepegawaian," tandasnya. (Ryn/NB)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Loading....



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.