- IKM DPMPTSP Bontang Capai 87, Teknologi dan Inovasi Jadi Fokus Utama
- DPMPTSP Bontang Imbau Masyarakat Hindari Calo dalam Pengurusan LKPM
- DPMPTSP Gencar Sosialisasi LKPM untuk Dukung Iklim Usaha di Bontang
- DPMPTSP Bontang Prioritaskan Perbaikan Sistem Digital untuk Pelayanan Optimal
- Dorong Transparansi, DPMPTSP Bontang Optimalkan Pelaporan LKPM Online
- DPMPTSP Bontang Dorong Pemetaan Lahan untuk Tingkatkan Investasi
- Raih Predikat Sangat Baik, DPMPTSP Bontang Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
- Kemudahan Baru: Pengajuan SKP Penelitian di Bontang Bisa Lewat Digital
- Urus NIB Kini Lebih Mudah di Bontang, Cukup Siapkan KTP dan Nomor HP
- DPMPTSP Akan Gelar Inspeksi Lapangan Pengawasan Penanaman Modal
Istana Negara Suarakan Penolakan Penundaan Pemilu 2024
Keterangan Gambar : Foto bersama perjabat di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat. (Doc. Int)
NEWSBONTANG.COM - Penolakan penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode sudah disuarakan oleh pihak Istana Negara, mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto.
Isu mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi hingga tiga periode yang terus digaungkan oleh sejumlah elite pemerintahan sempat menuai polemik.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan," katanya.
Baca Lainnya :
- Tertangkap Bawa Sajam, Pria Paruh Baya Diancam 12 Tahun Bui0
- Ini Respon Ketum Golkar Setelah Ditegur Jokowi Soal Penundaan Pemilu 20240
- Dua Penimbun Solar Ditangkap Polisi, Diancam 6 Tahun Bui0
- Ini Perhitungan THR Karyawan Perusahaan Swasta0
- Ditegur Jokowi, Luhut Bakal Manut dan Tak Lagi Bicara Penundaan Pemilu0
Selain Jokowi, penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga disuarakan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Ia mengklaim pemerintah tidak pernah berencana menunda pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi.
"Pemerintah tidak pernah membicarakan sedikit pun tentang periode lah, tentang perpanjangan lah, no, never!" kata Moeldoko, dilansir melalui laman CNN Indonesia.
Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah juga tidak pernah berencana mengamandemen konstitusi untuk hal itu. Ia menyebut, amandemen menjadi urusan DPR.
Senada, Wiranto mengatakan tidak mungkin ada amandemen konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Wiranto mengatakan pemerintah tak pernah merencanakan amandemen konstitusi. Hal yang sama juga terjadi di parlemen.
Dia menyebut wacana itu tak banyak mendapat dukungan di MPR. Menurutnya, sejauh ini hanya tiga dari sembilan fraksi di DPR yang mendukung wacana tersebut.
"Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi, mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden tiga periode?" kata Wiranto.
Mantan Panglima TNI itu minta masyarakat tak lagi sibuk memperdebatkan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia memastikan Presiden Jokowi menolak wacana tersebut. (Red/NB)
Demi memberikan kemudahan akses berita, kami membuka grup di platform sosial media telegram untuk pembaca setia newsbontang.com. Mari bergabung di Grup Telegram "NB Buddy Update", dengan cara tekan link https://t.me/newsbontangupdate, kemudian pilih join.