- Realisasi Capai Ro 878 Miliar, Bukti Investasi di Bontang Tumbuh Positif
- IKM DPMPTSP Bontang Capai 87, Teknologi dan Inovasi Jadi Fokus Utama
- DPMPTSP Bontang Imbau Masyarakat Hindari Calo dalam Pengurusan LKPM
- DPMPTSP Gencar Sosialisasi LKPM untuk Dukung Iklim Usaha di Bontang
- DPMPTSP Bontang Prioritaskan Perbaikan Sistem Digital untuk Pelayanan Optimal
- Dorong Transparansi, DPMPTSP Bontang Optimalkan Pelaporan LKPM Online
- DPMPTSP Bontang Dorong Pemetaan Lahan untuk Tingkatkan Investasi
- Raih Predikat Sangat Baik, DPMPTSP Bontang Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
- Kemudahan Baru: Pengajuan SKP Penelitian di Bontang Bisa Lewat Digital
- Urus NIB Kini Lebih Mudah di Bontang, Cukup Siapkan KTP dan Nomor HP
Jokowi Tegur TNI/Polri : di Tentara itu Nggak Ada Demokrasi
Keterangan Gambar : Presiden RI Joko Widodo. (Doc. Int)
NEWSBONTANG.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan teguran kepada anggota Institusi TNI dan Polri ihwal urusan demokrasi di Indonesia.
"Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil. Sangat beda sekali," kata Jokowi saat membuka Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 di Jakarta Timur, pada Selasa (1/3/2022).
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu nggak ada demokrasi," ujar Jokowi.
Baca Lainnya :
- Polisi Tangkap Maling HP di Gunung Elai, Diancam Penjara 7 Tahun0
- Tak Perlu Tunggu Enam Bulan Buat Vaksinasi Booster, Kini Cukup Tiga Bulan Saja0
- Satgas Covid-19 Bontang Belum Beri Restu PTM Sekolah 0
- Pernah Kuliah di IKIP PGRI, Kompol Suyono Pensiun dari Institusi Polri0
- Gagas Program Ocean Cleaning, Abdillah Fatta Raih Gelar Duta Peduli Sampah 2022 Bontang0
TNI/Polri dikatakan Jokowi, tak bisa sembarangan dalam bertindak atas nama demokrasi. Ia mencontohkan seperti tentara dan polisi mengundang penceramah dalam acara-acara di instansi.
"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati," tegas Jokowi.
Lebih laju, Jokowi juga memberikan sorotan dalam perbincangan prajurit di aplikasi pesan instan WhatsApp Grup (WAG) yang membahas soal keputusan pemerintah untuk memindahkan IKN.
Menurutnya, hal itu sudah diputuskan pemerintah. Sehingga tak perlu diperdebatkan oleh prajurit yang menyandang jabatan sebagai abdi negara. Namun ia memaklumi apabila itu terjadi di masyarakat umum.
"Misalnya berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil silakan," ujarnya.
Untuk menghindari hal-hal tersebut, Jokowi minta TNI dan Polri meningkatkan kedisiplinan mulai dari hal-hal kecil. Apalagi kedisiplinan TNI dan Polri berbeda dengan sipil.
"Karena disiplin TNI-Polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan. Di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri. Kitab undang-undang hukum disiplin tentara yang intinya adalah kesetiaan tegak lurus," pungkasnya. (Red/NB)
Sumber : MSN Indonesia/Kumparan