NEWSBONTANG.COM – Bank Indonesia sedang gencar-gencarnya menerapkan pembayaran digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Timur.

Pasalnya, pembayaran digital tidak hanya memudahkan proses transaksi agar lebih cepat. Namun, juga memberikan keamanan pada masyarakat karena tidak perlu lagi membawa uang cash.

Baca Lainnya :

• Pertumbuhan Ekonomi di Kaltim Kuat dan Meningkat0
• Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Menumbuhkan Cinta Bangsa yang Cinta Tanah Air0
• Pentingnya Meningkatkan Kualitas Literasi untuk Mewujudkan Cita-cita Besar Bangsa0
• Syarat Mendirikan Sekolah Swasta, Anwar: Harus Mengajukan Surat Permohonan Dulu0
• Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kaltim Berpotensi Meningkat di Tahun 20220

Akan tetapi dibalik kemudahan tersebut, rupanya masih ada hal yang menjadi kendala hingga saat ini yaitu masalah jaringan. Sebagian kabupaten/kota di Benua Etam dirasa masih mengalami blankspot.

Hal itu dibenarkan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Dapil Kota Samarinda Nidya Listiyono usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Senin (20/6/2022).

Menurutnya, ada banyak titik blank spot di Benua Etam ini yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim. Sehingga, pembayaran menggunakan sistem digitalisasi tidak terkendala ketika jaringan jelek.

Beberapa waktu lalu, pria kelahiran Madiun tersebut mengaku sudah meminta Pemprov Kaltim, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) agar segera melaksanakan zero blank spot terutama di kawasan Pariwisata.

"Saya yakin pemerintah akan berupaya membangun tower agar Kaltim ini zero blank spot. Sedang on progres lah ya, apalagi ada IKN (ibu kota negara) di sini. Pasti berprogress, kemungkinan daerah sana duluan yang dipasang," paparnya di Gedung D Komplek DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar.

Ditambahkan Anggota Komisi II DPRD Kaltim Elly Hartati Rasyid, pembayaran melalui sistem digitalisasi memang sedang gencar-gencarnya diterapkan di kota-kota besar termasuk 10 kabupaten/kota di Kaltim.

Politikus PDI Perjuangan itu pun mendorong Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi agar segera melakukan berbagai macam percepatan digitalisasi di Benua Etam.

Dengan perkembangan zaman yang menerapkan sistem digitalisasi lanjut Anggota DPRD Kaltim Dapil Kabupaten Kutai Kartanegara ini, semua transaksi keuangan itu menjadi transparan.

"Akhirnya itu menjadi nilai dan poin bagi masing-masing kabupaten/kota ketika menerapkannya, karena keuangan yang transparan akan menghambat hal-hal negative. Jadi kita menuju ke arah sana," tegasnya. (Yud/NB/Adv/KominfoKaltim)

Yuk! Join ke kanal telegram “NB Buddy Update” newsbontang.com untuk mendapatkan informasi terbaru. Caranya tekan link: //t.me/newsbontangupdate, kemudian pilih join.