Kejari Bontang Periksa Saksi dalam Kasus Korupsi Jalan Masuk Bandara

By Annas 15 Nov 2021, 19:51:37 WIB Daerah
Kejari Bontang Periksa Saksi dalam Kasus Korupsi Jalan Masuk Bandara

Keterangan Gambar : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bontang Ali Mustofa. (Doc. Ryn/NB)


NEWSBONTANG.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang, tengah melangsungkan pemeriksaan saksi- saksi  terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan lahan untuk jalan masuk Bandara Bontang Tahun anggaran 2012.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Samarinda telah menggelar sidang perdana kasus tersebut, pada Rabu (3/11/2021) lalu. 

Sidang Ini mendudukan Dimas Saputro sebagai terdakwa nomor perkara 38/Pid.sus-TPK/2021/PN smr.

Baca Lainnya :

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bontang Ali Mustofa, menuturkan kasus in diduga melibatkan Kasubag Pertanahan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat daerah Bontang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dimas Saputro.

Dimas Saputro telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berimbas pada kerugian negara, dalam hal ini Pemkot Bontang, dengan kerugian mencapai Rp 5 miliar lebih.

Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum secara sendiri atau bersama, yakni Bagian Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah selaku Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Noor Hayati.

“Terdakwa melaksanakan kegiatan tanpa didasarkan keputusan penetapan lokasi dari Wali Kota Bontang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” kata Ali saat ditemui di ruang kerjanya, Jalan Awang Long, Senin (15/11/2021).

Modus operandi dalam kasus ini, terdakwa menunjuk lembaga penilai harga tanah Sih Wiryadi yang tidak memiliki lisensi dari Badan Pertanahan Nasional RI. Serta tak punya surat keputusan Wali Kota Bontang untuk melakukan penilaian harga tanah.

Ditambah lagi, dengan  mengadakan rapat musyawarah negosiasi pembebasan lahan tanpa dihadiri Ketua dan wakil Ketua panitia pengadaan tanah.

Hal ini tak sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (RI) nomor 3/2007.

“Pengukuran tanah dilakukan tidak dengan ketentuan. Seharusnya diukur setiap bidang alas hak. Namun diukur langsung secara keseluruhan Bersama  Said Husein Assegaf, Taufiq dan Ibramsyah,” ungkapnya.

Akibat perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1), jo pasal 18 Undang-Undang (UU) RI nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Ditambah dan diubah dengan UU RI tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

“Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tandasnya. 

Hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ahli Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim nomor SR-483/PW17/5/2019 tanggal 30 Desember 2019. Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya orang lain, setidaknya dengan nilai Rp 5.256.958.100. 

Diantaranya  Said Husain Assegaf senilai RP 3.254.110.250, Sayid Rizal  senilai RP 1.123.582.600, Marmin senilai Rp 878.465.250 dan Andi Anwar Rp 800 ribu. (Ryn/NB)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Loading....



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.