NEWSBONTANG.COM - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, bakal mengusulkan kepada Presiden RI Joko Widodo dan pimpinan partai untuk menunda jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 hingga dua tahun. 

Usulan itu muncul setelah Ketua Umum PKB ini melakukan rapat bersama pelaku UMKM, pebisnis dan analis ekonomi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (23/2/2022).

Adapun alasan diajukan usulan itu lantaran pemerintah saat ini masih dipercaya dapat mengawal momentum perbaikan ekonomi di Indonesia.  

Baca Lainnya :

• Dua Santri Keroyok Guru Pesantren Hingga Tewas Gegara HP Disita0
• Kantor Kemenag Bontang Resmi Pakai Aturan Baru Soal Penggunaan Toa Masjid di Bontang0
• Dua Eks Direktur PT BME Dijebloskan ke Penjara, Rugikan Negara Rp 474 Juta0
• Penantian 25 Tahun, Vihara Pertama di Bontang Mulai Dibangun0
• Jaga Keharmonisan Antar Umat Beragama, Menag Terbitkan Aturan Soal Toa Masjid0

"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi. Ya setahun lah, kalau enggak dua tahun maksimal," kata Cak Imin, nama lain Muhaimin Iskandar.

Ia optimis memasuki 2022 perekonomian Indonesia memiliki kecenderungan positif yang luar biasa. Dia meyakini akan ada tren  momentum perbaikan serta peluang Indonesia untuk bangkit lebih baik dibandingkan negara manapun.

"Karena itu saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," ucapnya.

Dirinya menjelaskan ada tiga kondisi yang kerap muncul saat pemilu. Pertama, terjadinya pembekuan agresivitas ekonomi pelaku saat pemilu. Kedua, terjadinya ketidakpastian ekonomi tiap kali transisi kekuasaan, dan ketiga, pemilu dikhawatirkan memunculkan konflik.

"Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," ujarnya.

Cak Imin berharap usulannya tersebut bisa diterima oleh seluruh  partai. Dirinya juga mengaku akan segera menyampaikan usulan tersebut ke pimpinan partai, dan presiden.

"Nah bagaimana apakah bisa betul? Ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak," ucapnya.

Belum usulan itu sampai ke meja Jokowi. Masukan dari Cak Imin sudah mendapat respon yang beragam dari politisi kawakan lainnya.

Salah satunya, politisi dari Partai Nasdem Saan Mustopa. Menurutnya usulan dari Cak Imin itu tak masuk akal lantaran Pemilu 2024 tak mengganggu kondisi perekonomian di Indonesia. 

Ia mencontohkan pelaksanaan Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah puncak kasus Covid-19 di Indonesia.

"Jadi bahwa pemilu itu akan mengganggu stabilitas ekonomi kita sudah mencoba di tengah puncak pandemi Covid di tahun 2020 Desember," kata Saan.

Saan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI itu mengingatkan kalau pemerintah dan DPR sudah menyepakati pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. 

Sehingga pernyataan  Cak Imin itu tak perlu disampaikan kepada publik.

"Konstitusi kan sudah mengatur itu semua. Konstitusi kan mengatur semua tata kelola kenegaraan kita. Termasuk di demokrasinya," katanya.

Disisi lain, dia pun menyampaikan partainya telah menolak wacana penundaan Pemilu, termasuk memperpanjang masa jabatan presiden lebih dari dua periode. Hal itu kata dia telah ditegaskan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di berbagai kesempatan.

"Itu kan sikap masing-masing. Dan tidak menjadi bagian dari kesamaan dalam koalisi. Itu kan agenda masing-masing. Jadi, tidak terkait dengan kebersamaan koalisi," tegas Saan. (Ryn/NB)

Sumber : MSN/CNN Indonesia