- Realisasi Capai Ro 878 Miliar, Bukti Investasi di Bontang Tumbuh Positif
- IKM DPMPTSP Bontang Capai 87, Teknologi dan Inovasi Jadi Fokus Utama
- DPMPTSP Bontang Imbau Masyarakat Hindari Calo dalam Pengurusan LKPM
- DPMPTSP Gencar Sosialisasi LKPM untuk Dukung Iklim Usaha di Bontang
- DPMPTSP Bontang Prioritaskan Perbaikan Sistem Digital untuk Pelayanan Optimal
- Dorong Transparansi, DPMPTSP Bontang Optimalkan Pelaporan LKPM Online
- DPMPTSP Bontang Dorong Pemetaan Lahan untuk Tingkatkan Investasi
- Raih Predikat Sangat Baik, DPMPTSP Bontang Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
- Kemudahan Baru: Pengajuan SKP Penelitian di Bontang Bisa Lewat Digital
- Urus NIB Kini Lebih Mudah di Bontang, Cukup Siapkan KTP dan Nomor HP
KPAI Sebut Bantuan Kuota Rugikan Negara, Disdikbud Bontang Tanggapi, Komentarnya Kurang Tepat
Pewarta : Risma
Keterangan Gambar : Kabidikdas Saparuddin (Foto:Risma)
NEWS BONTANG. Adanya komentar di media online oleh salahsatu Komisioner, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti yang menurutnya bantuan kuota internet dari kemendikbud hal yang mubazir.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabidikdas) Bontang Saparudin sangat menyayangkan tanggapan dari komisioner KPAI tersebut. Menurutnya, KPAI harus berperan aktif dalam mengomentari efektifitas dari anak, seperti pembelajarannya.
"Silahkan orang berkomentar, kan sudut pandang orang lain berbeda-beda. Tapi, seharusnya KPAI bukan mengomentari tidak efektifnya, tapi bagaimana anak ini tidak mengalami kekerasan dan pembelajaran kan itu yang harus dikomentarinya," ucapnya saat ditemui awak media, Jumat (02/10).
Baca Lainnya :
- Disdik, Berikan Penghargaan Bagi 30 Guru SD Penulis LKS0
- Cuaca Gerimis Warnai Kepergian Mantan Wali Kota Periode 2011-20150
- Ferza Agustia : Saya Sampaikan Permohonan Maaf Jika Bapak ada Kesalahan, Mohon Dimaafkan0
- Breaking News !!! Adi Darma Meninggal Dunia 0
- LKS Tahap Satu Sudah di Luncurkan, Disdik : Persiapan LKS Tahap Dua, Jauh Lebih Matang0
Sapar menuturkan, dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, seluruh elemen baik dari pemerintah pusat, daerah dan KPAI bisa saling mengevaluasi.
"Artinya kan yang sudah diberikan pemerintah ini ya sama-sama lah di evaluasi, di maksimalkan. Kalau kami kan kepinginnya tidak ada pemborosan. Siapa sih yang juga ingin pemborosan," tegasnya.
Ia pun juga menyampaikan pada prinsipnya, untuk pemberian kuota, apabila berlebihan, bulan selanjutnya akan dikurangi.
"Kalau prinsipnya kan cukup untuk anak, kalau memang lebih bulan depan dikurangi, sehingga lebih efektif. Efektif efesien kan sudah moto nya pemerintah," ujarnya.
Dengan begitu, Sapar pun sangat menyayangkan. Menurutnya, ucapan KPAI kurang tepat sasaran.
"Jadi kalau saya, KPAI mengomentari begitu kurang tepat, kalau dia pengajarannya yang dikomentari ya oke, karena kan sasarannya di siswa," katanya.
Pihaknya pun akan terus melakukan program yang dapat membantu siswa maupun orangtua. Sehingga pembelajaran pada anak, akan berjalan maksimal.
"Kami paham dengan masalah kondisi anak, justru itu lah, bagaimana program kami buat untuk mengatasi problem itu, jangan sampai menghilangkan bermain anak, mereka kan punya hak, jadi kami harap sekolah" tandasnya.#ADV