Pemerintah Dinilai Acuh Terhadap Kasus Kekerasan Kepada Aparatur Sipil di Kukar

By Annas 10 Mei 2021, 15:06:20 WIB Daerah
Pemerintah Dinilai Acuh Terhadap Kasus Kekerasan Kepada Aparatur Sipil di Kukar

Keterangan Gambar : Potret bukti kekerasan yang diterima oleh Camat Tenggarong, Arfan Boma. Dari pekerja tambang di Tenggarong, Desa Mangkurawang, Kutai Kartanegara. (Doc. Istimewa)


NEWSBONTANG.COM - Kekerasan kembali terjadi, kali ini dialami oleh Aparat Sipil Negara. Tindak kekerasan tersebut dialami Camat Tenggarong, Arfan Boma. Setelah berupaya mengusir aksi mafia tambang yang membongkar tanah serta merusak lingkungan warga, tepatnya di RT 17 Mangkurawang, Tenggarong, pada Minggu, (9/5/2021) lalu.

Melalui video berdurasi 54 detik yang Jatam Kaltim terima dari masyarakat, nampak Arfan Boma memerintahkan kepada sejumlah orang yang membongkar tanah diwilayahnya untuk segera menghentikan kegiatan mereka serta angkat kaki dari wilayah tersebut.

Terlihat sekali di video tersebut tidak ada jajaran kepolisian bahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang turut serta bersama Arfan Boma dalam menghentikan dan mengusir aksi mafia tambang tersebut.

Baca Lainnya :

Maraknya kejahatan lingkungan ini diduga karena sikap pemerintah Gubernur Kaltim serta pemkab Kukar yang acuh tak acuh terhadap menjamurnya aktivitas tambang ilegal. Bukannya memerintahkan jajaran perangkat dibawahnya untuk menghentikan justru sebaliknya, respon negatif yang hadir.

“Publik masih ingat statemen Edi Damansyah di debat kandidat Pilkada Bupati Kukar tempo hari (2020), apa yang Edy Damansyah ucapkan seolah-olah mendorong praktek-praktek mafia tambang di kukar (debat cakada 2020) yang kedepan akan menjelma menjadi tambang legal,” kata Akademisi bidang Hukum, Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, dalam rilisnya yang disiarkan kepada media ini, pada Senin (10/5/2021).

Menurutnya, Aparat hukum tidak hadir disaat rakyat membutuhkan perlindungan dan keselamatan. Tindakan Camat Arfan Boma adalah bukti nyata ketidakhadiran aparat hukum di lapangan.

Abdi Negara menghentikan aktifitas tambang ilegal seperti yang dilakukan oleh Arfan Boma bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya dibulan Februari 2018, staf kecamatan Tenggarong Seberang bernama Mardi menghentikan iring-iringan truk tambang ilegal yang melintasi jalan di depan kantornya.

Aksi dari gerombolan mafia tambang ini mengakibatkan lingkungan desa di tenggarong seberang serta fasilitas jalan umum mengalami kerusakan yang parah. Tindakan mardi dalam menghentikan iring-iringan truk tersebut sebagai bentuk protesnya atas brutalnya aksi mafia-mafia tambang ilegal ini.

Tahun 2020, tepatnya akhir maret, Kades Karya Jaya memimpin lebih dari 50 warganya lakukan penghentian kegiatan tambang ilegal yang telah merusak lingkungan desas khususnya waduk samboja yang menjadi sumber utama air baku bagi kebutuhan pertanian serta kebutuhan sehari-hari warga.

Kesal laporan mereka sejak tahun 2018 tidak direspon Gubernur serta pihak kepolisian, maka menghentikan secara langsung bersama adalah tindakan terakhir yang bisa kades karya jaya dan warga lakukan.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, mencatat respon pemerintah khususnya Gubernur Kaltim Isran Noor terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin di Kaltim justru paling buruk dibandingkan dengan Gubernur sebelumnya. Banyaknya kasus tambang ilegal selama masa pandemi tidak segera di tindak bahkan hingga kini masih berlangsung.

Contoh saja sejumlah aktifitas tambang ilegal di wilayah hutan negara diantara lain Tambang di Sungai Merdeka yang masuk dalam Tahura Bukit Soeharto, juga Tambang ilegal yang berada di Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu serta di Desa Sumber Sari dan Sebulu Modern Kecamatan Sebulu. Ketiga wilayah tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi. Namun nasibnya tidak mendapatkan perlindungan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim maupun pihak Kepolisian.

Prioritas yang harus dilakukan pemerintah serta Polda Kaltim yakni menindak pelaku tambang ilegal baik dalam situasi sulit seperti pandemi sekalipun. Menurutnya, justru modus kejahatan yang dilakukan para bandit-bandit tersebut beraksi disaat-saat kondisi pandemi covid 19 masih berlangsung.  

“Pemerintah lebih berani bertindak untuk mendorong aparat mengusut tambang illegal,” harap Castro sapaannya.

Senada, Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, mengingatkan kepada aparat penegak hukum, kalau saat ini publik menunggu tindakan nyata untuk mengungkap dan menangkap pelaku kekerasan kepada Camat Tenggarong, Arfan Boma.

“Publik menantikan tindakan nyata penegak hukum dengan menyeret pelaku tambang ilegal di Kukar dan seluruh wilayah Kaltim dan mendesak aparat untuk mengusut pemukulan yang dialami camat Arfan Boma” serunya.

“Kepada warga kaltim agar warga berani bertindak, menghentikan dan halau kejahatan dari mafia-mafia tambang. Hanya dengan persatuan rakyat yang berani dan terorganisir yang dapat menghentikan dan mengusir para bandit-bandit rakus tanah ini. Usir setan Tanah dari tanah air kita,” tutup Rupang dalam rilisnya. (Red/NB)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.