NEWSBONTANG.COM - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam, meminta pemerintah Kota (Pemkot) Bontang segera membayarkan insentif nakes, yang belum terbayarkan sejak periode Januari hingga Maret tahun ini.

Pasalnya, dana hasil refocusing APBD Bontang sebesar 21 miliar diperuntukkan untuk penanganan covid-19. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda pembayaran. 

Baca Lainnya :

• PKT Salurkan Bantuan ke Tenaga Medis, Kala Bontang Darurat Pandemi0
• Soal Bansos, Pemerintah Tengah Siapkan Data Masyarakat Kurang Mampu 0
• PPKM Darurat : Satgas Covid-19 Bontang Sepakat Batasi Aktivitas Hari Raya Idul Adha0
• Dewan Sorot Produk Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Covid-190
• Dewan Kritik Pola Penyekatan Tim Satgas Covid-19 yang Dinilai Tak Efektif0

"Dari dana itu tidak ada satu persen pun digunakan untuk pembayaran nakes di tahun 2021. Malah diperuntukkan untuk kegiatan yang sekiranya masih bisa ditunda, seperti penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk posko di satgas tingkat RT," katanya saat rapat dengar pendapat bersama Pemkot Bontang, Senin (12/7/2021) lalu.

Menurut mantan ketua DPRD Bontang ini, pembayaran nakes seharusnya menjadi prioritas. Jika pembayaran insentif nakes terus ditunda, otomatis nilai utang pemerintah akan terus bertambah.

"Itu seharusnya dipikirkan oleh pemkot, jangan membuat keputusan atas dasar keinginan, tapi liat mana kebutuhan yang memang harus dibayarkan dan diprioritaskan," terangnya

Diketahui, insentif nakes yang harus dibayarkan terhitung Januari-Maret senilai 4,3 miliar. 

Dengan angka sebesar itu, Salam mendesak pemkot untuk segera membayarkan hak nakes yang tengah berjuang keras di tengah pandemi.

"Saya orang yang paling mempertanyakan insentif nakes, saya desak pemkot, segera bayar itu nakes," jelasnya.

Selain itu, sudah ada beberapa nakes sudah tumbang bahkan meninggal dunia karena terinfeksi Covid-19.

"Betapa berdosanya kita, nakes yang meninggal tapi insentifnya belum dibayar, saya mau itu segera didahulukan," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua TAPD Bontang, Aji Erlynawati menguraikan anggaran hasil refocusing, untuk anggaran senilai Rp 9,2 miliar diperuntukkan untuk kebutuhan logistik Dinas Kesehatan (Dinkes) yang anggarannya digunakan untuk keperluan vaksinasi, seperti pembelian jarum suntik, APD dan akomodasi lainnya. 

Kemudian, anggaran sebesar Rp 2,9 miliar digunakan untuk membayar utang insentif nakes periode 2020. Selanjutnya dana alokasi untuk sarana prasarana pendukung Dinas Kesehatan mencapai Rp 2 miliar dan membayar utang insentif RSUD senilai Rp 266 juta. Sehingga total keseluruhan capai Rp 14 miliar.

"Untuk sisanya  sebesar Rp 7 miliar, digunakan untuk penunjang di satgas tingkat RT," ungkapnya

Pihaknya pun akan terus melakukan upaya untuk memberikan hak setiap nakes. 

Bahkan, Iin-sapaannya mengaku telah mengirim surat ke setiap OPD untuk menahan kegiatan yang sekiranya tidak perlu dilakukan, nantinya dana tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19. Termasuk didalamnya pembayaran nakes.

"Sudah kami kirim surat ke setiap opd dan kami masih menunggu balasan suratnya," ujarnya. (Ian/NB)