NEWSBONTANG.COM - Sejak kudeta militer, total ada 320 korban meninggal dunia akibat tembakan peluru pasukan keamanan Myanmar terhadap demonstran anti-kudeta di berbagai unjuk rasa, Sabtu (27/3).

Hampir 90 persen korban ditembak mati dan 25 persen antaranya tepat mengenai bagian kepala. Mereka sengaja menjadi target pembunuhan.

Tak hanya berhenti disitu, 3 ribu demonstran ditangkap dan dihukum sejak awal kudeta militer, 1 Februari 2021.

Baca Lainnya :

• Raja Salman Disuntik Vaksin Corona Pfizer-BioNTech0
• Sejumlah Politikus Partai Republik Sebut Trump Harus Dicopot0
• Israel Akan Mendaratkan Pesawat Luar Angkasa di Bulan Tahun 20240
• Bom Perang Dunia 2 di Jerman Dijinakkan, 13 Ribu Warga Dievakuasi0

Angka tersebut dilaporkan oleh kelompok advokasi non-profit bernama Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) dan media-media lokal Myanmar, dilansir dalam unggahan Reuters.

"Kejahatan kemanusiaan dilakukan setiap hari" tegas AAPP.

Data AAPP menyebut, nyaris 90 persen korban tewas berjenis kelamin laki-laki. Sekitar 36 persen korban tewas berusia 24 tahun ke bawah.

Korban tewas paling muda berusia 7 tahun dan bernama Khin Myo Chit, yang tewas usai ditembak di kepala pada Selasa (23/3) waktu setempat di kota Mandalay. Dia sedang berada di rumahnya bersama sang ayah saat ditembak mati.

Sementara korban tewas paling tua berusia 78 tahun dan bernama Win Kyi, yang tewas bersama 50 orang lainnya di distrik Hlaing Thayar, Yangon, pada 14 Maret lalu.

Dalam laporan Amnesty International mengatakan, pasukan keamanan militer mengarahkan tembakannya pada para demonstran agar para demonstran berhenti berunjuk rasa.

"Semuanya mengarah pada pasukan yang mengadopsi taktik menembak untuk membunuh demi menekan unjuk rasa," Pungkas Amnesty International.

Secara terpisah, juru bicara junta militer Myanmar menyebut 164 demonstran tewas dalam unjuk rasa sejak kudeta, Selasa (23/3).

Disebutkan juga bahwa sembilan anggota pasukan keamanan Myanmar tewas saat menghadapi para demonstran.

Pembunuhan demonstran di Myanmar memicu kemarahan dan menuai sanksi dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat (AS). Penggunaan kekuatan mematikan terhadap warga sipil juga menuai kecaman dari beberapa negara Asia Tenggara.

Namun, junta militer Myanmar membantah telah menggunakan kekerasan berlebihan dan menegaskan tindakannya mematuhi norma internasional dalam menghadapi situasi yang disebutnya sebagai ancaman bagi keamanan nasional.

Baik data AAPP maupun laporan junta militer Myanmar belum bisa diverifikasi secara independen oleh Reuters. (Internasional/NB)