NEWS BONTANG – Sebagai Kota Industri, kasus ketenagakerjaan kerap terjadi di Kota Bontang. Sepanjang tahun 2019 lalu, mencatat terdapat 28 kasus Hubungan Industrial (HI) yang ditangani Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat.

Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Disnaker Kota Bontang, Anang Prastowo menyatakan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih menjadi kasus yang mendominasi perselisihan HI.

“PHK ada 18 kasus. 2 diantaranya hanya sekedar difasilitasi saja, hak karyawan 1, keterlambatan pembayaran upah 1 kasus (53 Orang) , pembayaran upah 1 kasus (3 Orang),” ujarnya saat ditemui, Rabu (11/3).

Baca Lainnya :

• Resmi Jadi Ketua HIPMI, Amriadi Ajak Pengusaha Muda Lirik Sektor Maritim0
• Anggota DPR Provinsi Ini Janji Bantu Bontang Pertahankan Kilang0
• Hadiri Musrenbang, Anggota Dewan Ini Janji Kawal Usulan Masyarakat0
• Bapenda Soroti Maraknya Baliho Kadaluarsa dan Tak Berizin0
• Hadiri Musrenbang Tingkat Kota, Ini Kata Kepala Disdikbud0

Dibeberkannya, kasus lain yang terjadi yakni pembayaran hak karyawan 1 kasus (51 Orang), basic di potong, PKWT selama 4 tahun tanpa jeda 1 kasus (17 Orang), sisa kontrak belum selesai, pemindahan departemen pekerjaan 1 kasus, serta tidak diberikan kontrak 1 kasus (13 Orang).

"Kebanyakan perselisihannya terkait pesangon. Ada yang Pemberian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan juga  Pemberian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)," terangnya.

Terang Anang, tingkat penyelesaiannya  ada yang selesai dengan Perjanjian Bersama (PB), Bipartit, Mediasi dan ada yang sampai ke Anjuran.

“Yang paling banyak itu penyelesaiannya sampai ke PB 19 kasus,” ungkapnya.

Ungkapnya, paling berat tapi agak menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 75 persen kasus PB, menurun 6 persen pada tahun 2019 yakni 69 persen. Sedangkan untuk yang sampai anjuran ada 5 kasus. (*/Mira/NB).