Serikat Buruh Tolak Kenaikan UMP 1,11 Persen, Ancam Demo Gubernur Kaltim

By Annas 24 Nov 2021, 10:07:56 WIB Daerah
Serikat Buruh Tolak Kenaikan UMP 1,11 Persen, Ancam Demo Gubernur Kaltim

Keterangan Gambar : Ilustrasi demo buruh di Bontang oleh Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP-KEP) Bontang. (Doc. Ist)


NEWSBONTANG.COM - Serikat pekerja di Bontang yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP-KEP) Bontang, menyatakan sikap menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar 1.11 persen.

Baca Juga : UMP Kaltim Naik 1,1 Persen, Wagub Sebut Karyawan Harus Bersyukur

Diinformasikan sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, menyatakan telah menyepakati kenaikan UMP Kaltim sebesar 1.11 persen atau naik 33.118,50 dari UMP 2021 sebesar Rp 2.981.378,72 menjadi Rp 3.014.497, 22. 

Baca Lainnya :

Namun tuntutan mereka, kenaikan UMP Kaltim seharusnya menyesuaikan inflasi dengan besaran 1.68 persen.

"Iya seharusnya menyesuaikan. Ini ibarat harga barang 2022 tapi kita pakai standar upah 2019. Pasti tidak cukup," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSP-KEP Bontang Supriyadi, saat dikonfirmasi awak media, pada Rabu (24/11/2021). 

Besaran 1.68 atau sebesar 50.087.15  telah diajukan oleh serikat pekerja berdasarkan keputusan rapat bersama atau koordinasi dengan serikat pekerja di Kaltim.

"Karena ditetapkan hanya 1.11 persen atau Rp 33.118,50 maka kami akan koordinasi kembali. Apakah ada aksi atau tidak tergantung keputusan pimpinan Kaltim," ungkapnya.

Tak hanya itu, mereka juga menuntut agar penetapan upah ini sebaiknya kembali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015. Karena PP Nomor 36/2021 tuturan cipta kerja itu belum boleh digunakan. 

"Kan masih digugat agar direvisi," tegasnya.

Menurutnya PP tersebut dinilai merugikan pekerja karena menghapus Komponen Hidup Layak (KHL) yang selama ini menjadi acuan dalam penetapan UMP. 

Bahkan penerapan aturan dinilai setengah-setengah, apabila mengacu PP 36/2021, seharusnya komponen yang digunakan ialah berdasarkan inflasi nasional sebesar 1,68 persen. 

"Jadi kenaikan 1.11 persen itu memang tidak mendasar. Acuannya tidak jelas," tandasnya. 

Supriyadi mengaku berencana menggelar aksi sebelum penetapan UMP, beberapa waktu lalu. Namun karena Pemprov Kaltim membuka dialog, maka aksi urung dijalankan.

Namun sialnya usulan tak diterima dalam dialog tersebut. Sehingga serikat buruh di Bontang mengancam akan mengepung kantor Gubernur Kaltim dalam aksi demonstrasi.

"Tuntutan kenaikan tidak sesuai usulan. Jadi kemungkinan akan ada aksi nanti di Kantor Gubernur Kaltim," tandasnya. (Ryn/NB)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Loading....



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.