NEWSBONTANG.COM – Sejumlah perwakilan organisasi Asosiasi Sekolah Swasta (ASTA), mengadukan keresahan yang dialami sekolah swasta di Bontang yang sedang dilanda masa sulit, dalam kurun waktu empat tahun belakangan ini.

Guru-guru kini terancam menganggur. Sekolah tidak mendapatkan kuota maksimal yang sesuai dengan target. Karena orang tua sangat kecil minatnya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

Parahnya, hingga saat ini pihak sekolah juga belum dapat memberikan insentif kepada guru.

Baca Lainnya :

• Program Baru Basri-Najirah Belum Bisa Terealisasi Tahun Ini0
• Bontang Tak Dapat Jatah Urus SIM Gratis di HUT Bhayangkara ke 750
• Basri Optimis Program Penanggulangan Banjir Berjalan Tahun Ini0
• 14 Nama Dari Bontang Siap Tarung Dalam Ajang Pemilihan Pemuda Pelopor dan Prestasi0
• Pusdiklat Paskibraka Diundur, Kabid Pemuda : Covid-19 Semakin Mengkhawatirkan0

Ketua Asosiasi Sekolah Swasta (ASTA) Rakim, menjelaskan persoalan kekurangan siswa sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2017 silam, bertepatan dengan program zonasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Melalui program itu, kebanyakan siswa akhirnya ditempatkan di sekolah negeri yang berada dalam zona kelurahan masing-masing. Apalagi, penambahan rombongan belajar (Rombel) muncul di setiap sekolah negeri.

Belum lagi, pandemi Covid-19 yang membuat sekolah swasta kurang diminati beberapa orang tua murid.

"Peminatnya itu terus berkurang, bahkan satu sekolah itu sudah cukup banyak kalau sampai 35 orang," kata Rakim ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD, di Gedung DPRD Bontang, jalan Moeh Roem, Bontang Lestari, Senin (5/7/2021).

Tak hanya itu, juga terungkap fakta, baru-baru ini masih ada sekolah negeri yang tak patuh dengan kesepakatan, mengambil calon murid di detik-detik terakhir penutupan PPDB.

Sehingga, siswa yang seharusnya sudah masuk. Harus kembali menarik berkas karena lolos di sekolah negeri. Yang sebelumnya hanya masuk dalam daftar cadangan sekolah negeri.

"Setelah pendaftaran online selesai, mereka buat pendaftaran offline. Padahal waktu pendaftaran sudah habis. Jadi mereka telepon murid yang sudah masuk di swasta," imbuhnya.

Selain kurangnya peminat, ia mengatakan di tahun 2017 persoalan finansial juga menimpa hampir seluruh sekolah swasta yang ada di Bontang.

Pasalnya, di tahun 2017, kewenangan sekolah SMA sederajat digeser ke provinsi. Hasilnya, untuk insentif guru dan bantuan keuangan (Bankeu) lainnya pun mulai berkurang.

Hingga di tahun 2020, Bankeu bahkan dihapuskan. Alasannya, tak ada payung hukum untuk kelanjutan program tersebut.

"Bisa masuk di dana hibah, tapi dana hibah itu perlu dua tahun. Kan gak mungkin kita berikan insentif hanya dua tahun sekali," terangnya.

"Beberapa sekolah sudah mati. Gurunya sudah keluar. Beberapa murid hanya menggantungkan harapan," sambungnya.

Saat ini solusi tersebut belum juga menemui titik terang dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim.

Menanggapi hal itu, Kepala Wilayah II Dinas Provinsi Kalimantan Timur Asmadi, menuturkan, alasan beberapa guru yang belum mendapatkan insentif, karena masa kerjanya yang belum mencukupi.

Ia menjelaskan untuk Bankeu di tahun 2017-2019, pemberian insentif itu dianggarkan dari dana hibah Provinsi ke Pemerintah Kota, melalui nota kesepahaman dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Nah di tahun 2020 itu, kita tidak tau kenapa kok berubah, sehingga tidak bisa lagi di Mou kan," katanya.

Namun, pihaknya akan kembali mendiskusikan dengan pemangku kebijakan, untuk mengatur anggaran yang bisa digunakan. Sehingga, Bankeu untuk sekolah swasta bisa kembali stabil.

"Karena  tidak bisa dipungkiri, sekolah swasta ini juga berperan penting. Bahkan muridnya banyak yang masuk di perguruan tinggi yang bergengsi. Selain itu cetakan sumber daya manusianya juga berkualitas," tutupnya. (Ryn/NB)