NEWSBONTANG.COM -. Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mendorong Pemkot Bontang agar dapat segera membangun bendali air yang terletak di Desa Suka Rahmat, Kabupaten Kutim.

"Makanya kami melalui komisi III ngotot agar bendungan Suka Rahmat itu bisa direalisasikan, karena banjir merupakan air kiriman dari luar Bontang," katanya, saat dikonfirmasi oleh awak media, Selasa (06/04/2021) lalu.

Selain itu, pemerintah juga harus membangun sumur resapan dan menormalisasikan parit-parit. Karena sumur resapan sendiri merupakan salah satu cara efektif untuk menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Untuk mencegah genangan di permukaan maupun tampungan saat musim kemarau tiba.

Baca Lainnya :

• Nursalam Beri Teguran Bagi OPD yang Tak Serius dalam Rapat Paripurna LKPj TA 20210
• Razia Dadakan ! Rutan Kelas IIA Samarinda, Geledah 54 Sel Tahanan0
• RSUD Taman Husada Bontang, Ingatkan Kembali Aturan Jam Besuk Pasien Rawat Inap0
• LKPj Pemkot Bontang Diterima, Andi Faiz Beri Masukan untuk Pemerintah Selanjutnya0
• Dorong Bontang Jadi Kota Ramah Pejalan Kaki, Amir Tosina : Prioritas Itu !0

"Memang ada salah satu untuk bisa mengurai air yaitu buat sumur resapan seperti di depan PGS itu. Pada sisi kiri dan kanan, dibuat sumur resapan, parit digali sedalam 15 meter. Jadi kalau naik air, langsung mengalir ke sungai," bebernya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, sebelum air tersebut masuk ke Bontang, ditampung dulu kemudian pelan-pelan akan dialirkan sembari menata ulang kawasan yang akan digunakan untuk membuat sumur resapan.

"Dua puluh tahun lalu Bontang tidak banjir karena masih banyak titik-titik resapan, sekarang resapan sudah kurang. Sudah banyak bangunan," ungkapnya.

Adapun sungai Guntung yang sudah dibangun oleh pemerintah pada tahun 2019 dengan harapan dapat menangani permasalahan banjir yang ada. Namun, pada faktanya rumah warga Guntung, masih terendam banjir saat air sungai meluap dan hujan deras melanda.

"Sudah memperbaiki sungai di Guntung, ternyata masih banjir juga, memang sumbernya harus dikendalikan," tuturnya.

Ia juga menyampaikan, anggaran 10 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup untuk penanganan banjir. Karena ini menyangkut 3 wilayah, sehingga yang punya kewenangan adalah Pemprov yakni, Kutai Timur, Bontang, dan Juga Kutai Kartanegara.

"Pemkot Bontang sudah mengajukan rekomendasi rancangan terkait pengendali banjir. Namun, Pemprov Kaltim belum menggubris persoalan itu. Sekarang tinggal keseriusan dan niat pemerintah lagi," tutupnya. (Ian/NB/Adv)