NEWSBONTANG.COM – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang menjadi sorotan dewan, menjelang hari raya Idul Fitri tahun ini. Perihal pemberian tunjangan hari raya (THR) yang belum dibayarkan oleh beberapa perusahaan.

Hak pekerja ini, diwajibkan untuk segera dilunasi oleh perusahaan sejak H-7 sebelum lebaran.

Anggota DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang, mengungkapkan lemahnya pengawasan Disnaker Bontang, dalam mengkondisikan laporan perusahaan dalam distribusi THR tersebut.

Baca Lainnya :

• Dewan Desak Pemkot Selesaikan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Kota Taman0
• Olahraga Sepeda Jadi Gaya Hidup, Dewan Minta ada Aturan Khusus di Bontang0
• Dewan Percayakan Pemkot Berikan Solusi Terbaik, Bagi UMKM pada MTQ ke 420
• MTQ ke 42 Kaltim akan Sepi Penonton, Ketua Asik : Hanya Untungkan Pengusaha Hotel 0
• Soal Lokasi Upacara 17 Agustus, Dispopar Tawarkan 2 Tempat0

“Harus tegas, jangan dibiarkan. Kasih sanksi bagi perusahaan yang nakal. Kalau perlu cabut izinnya,” ungkap BW, dalam rapat Paripurna Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD terhadap 6 Perda Walikota Bontang, Senin (17/05/2021).

BW sapaannya, mengaku miris melihat kondisi perusahaan yang tidak juga membayarkan hak karyawan tersebut. Padahal amanahnya sudah jelas, bahkan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Bahkan, saat ini akun facebook pribadi miliknya dibanjiri aduan karyawan yang melaporkan perusahaan tempatnya bekerja.

 “Ada surat saya terima. Belum lagi banyak yang hubungi saya lewat pesan Facebook. Kasian itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Bontang, Ahmad Asnem, mengaku belum menerima aduan terkait keterlambatan pembayaran THR dari karyawan.

Pihaknya, sejauh ini telah melakukan sosialisasi terkait posko aduan yang dibuka sejak awal Mei lalu.

“Belum ada saya terima aduan ini. Kita harus liat data. Kalau masih kata orang aja, maka susah diproses. Kalau ada adukan di Disnaker,” tegas Asnem. (Red/NB/Adv)