NEWSBONTANG.COM – Wakil Ketua DPRD, Agus Haris mendorong Pemkot Bontang tetap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah di jadwalkan, pada Juli mendatang.

Agus Haris, menuturkan, seharusnya pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menjamin keselamatan para murid di lingkungan sekolah.

Jika membatalkan PTM ini dengan alasan keselamatan, maka menurutnya itu adalah keputusan yang keliru.

Baca Lainnya :

• Geruduk Disnaker, 12 Eks Karyawan PT HTT Tuntut Pesangon dan THR 0
• Inspektorat Tengah Kumpulkan Bukti Atas Dugaan Pungli di Pasar Tamrin0
• Nakes Belum Terima Insentif, Ini Dalih Pemkot0
• Server Down, Pendaftaran BPUM Bakal di Perpanjang0
• Bersihkan Lapak, Pedagang Lang-lang Siap Jualan Lagi0

Karena biar bagaimanapun resiko virus itu akan selalu ada. Namun, bukan berarti melumpuhkan aktivitas di sekolah.

Maka, dalam keputusan teknis yang akan diambil harus teliti dalam penyediaan fasilitas protokol kesehatannya, agar murid tetap aman saat pelaksanaan PTM.

"Memang ada resikonya. Makanya difasilitas dan diawasi prokesnya. Jangan dihentikan akfitas belajarnya di sekolah," kata Agus saat ditemui awak media, beberapa waktu lalu.

Agus Haris menjelaskan, interaksi guru dan murid itu sangat diperlukan. Alasannya, 70 persen ilmu itu di berikan melalui interaksi di sekolah. Selebihnya para murid bisa belajar dan bersosialisasi antara dengan murid lainnya.

Sebab, kalau belajar dirumah secara daring terus menerus, akan berdampak pada psikologis anak yang cenderung aktif berinteraksi dengan gawai atau telepon pintar miliknya.

Tak hanya itu, keresahan para orang tua yang kewalahan setiap hari mendampingi dan mengawasi anaknya belajar online setiap jam sekolah.

"Saya mendesak Pemkot Bontang segera laksanakan PTM, asal ikuti prokes yang ketat di sekolah," imbuhnya.

Dalam waktu setahun lebih lamanya para murid melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), akibatnya kualitas pendidikan merosot jauh.

"Nah, ini kesempatan kita mengejar cepat ketertinggalan dunia pendidikan kita selama PJJ. Jadi tolong segerakan itu PTM. Jangan ditunda lagi," tegasnya.

Padahal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah memberi lampu hijau melalui instruksi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

Yakni, jika kondisi Covid-19 yang belakangan meningkat, minimal pemerintah harus tetap melaksanakan PTM dengan memilih wilayah yang tidak masuk dalam daftar zona berbahaya.

"Jangan pukul rata, PTM harus tetap jalan, tetapi liat kondisinya. Minimal seperti yang daerah terisolir bisa PTM, atau wilayah yang tidak masuk zona merah. Kemendikbudristek kan sudah memberikan lampu hijau," tutupnya. (Ryn/NB/Adv)